DPR Dorong Kemendes PDT Maksimalkan Pengawasan Anggaran untuk Cegah Penyimpangan
SinPo.id - Anggota Komisi V DPR RI, Haryanto, meminta agar Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) memaksimalkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa. Ia menekankan pentingnya pengawasan yang ketat untuk mencegah terjadinya penyimpangan anggaran yang dapat merugikan negara.
Haryanto mengingatkan Menteri Desa dan PDT, Yandri Susanto, untuk lebih fokus dalam memantau penggunaan anggaran. Hal ini diperlukan agar tidak muncul temuan-temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengarah pada penyimpangan yang merugikan negara.
"Pengawasan harus terus dilakukan. Munculnya temuan-temuan BPK ini disebabkan oleh minimnya pengawasan yang dilakukan. Kami melihat ada temuan kerugian, baik dalam hal tindak lanjut maupun kesulitan dengan pihak ketiga maupun pegawai," ujar Haryanto dalam keterangannya, Kamis 1 Mei 2025.
Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu juga menegaskan pentingnya tindak lanjut yang serius atas temuan BPK agar masalah tersebut tidak berkembang menjadi persoalan hukum.
"Jika tindak lanjutnya tidak selesai, masalah ini bisa menjadi persoalan hukum. Kita harus serius agar tidak menjadi masalah di kemudian hari," tambahnya.
Meski demikian, Haryanto memberi apresiasi kepada Kemendes PDT yang berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangan sejak 2016 hingga 2024.
"Kami memberikan apresiasi kepada Menteri Desa karena berhasil meraih WTP delapan kali berturut-turut. Ini adalah pencapaian yang luar biasa dan tidak mudah," kata Haryanto.
Haryanto juga berpesan kepada Menteri Desa untuk mempertahankan predikat WTP tersebut dan terus memastikan pengelolaan anggaran berjalan dengan hati-hati.
"WTP menunjukkan pencatatan aset dan neraca keuangan yang baik. Namun, hal ini bukan berarti tidak ada potensi penyimpangan. Kami melihat realisasi anggaran semester I masih belum optimal," ujarnya.
Selain itu, Haryanto juga memberikan apresiasi terhadap Kementerian Transmigrasi, yang telah menyerap 27,55 persen anggaran hingga 24 April 2025. Meski anggaran Kementerian Transmigrasi mengalami penurunan menjadi Rp83,5 miliar dari yang semula Rp122,4 miliar, Haryanto berharap kementerian ini bisa mengoptimalkan anggaran dan menerima tambahan dana.
"Mudah-mudahan realisasinya dikomunikasikan dengan Komisi V DPR RI," kata Haryanto.
Lebih lanjut, Haryanto berharap Presiden Prabowo Subianto dapat memberikan dukungan yang nyata untuk program transmigrasi, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
"Transmigrasi harus didukung dengan infrastruktur dan perhatian pada lokasi dan lahan yang tepat. Orang yang mau transmigrasi perlu mengetahui tempat dan lahan yang akan ditempati," pungkas Haryanto.
