BPS Klarifikasi Data Bank Dunia tentang Kemiskinan di Indonesia, Angka 60,3% Hanya Referensi
SinPo.id - Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan klarifikasi terkait data yang dikeluarkan oleh Bank Dunia yang menyebutkan bahwa 60,3 persen penduduk Indonesia tergolong miskin. Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan bahwa angka tersebut hanya merupakan referensi dan tidak perlu dijadikan acuan mutlak dalam menentukan garis kemiskinan di Indonesia.
"Mari kita lebih bijak untuk memaknai dan memahami angka kemiskinan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Oleh karena itu, bukanlah suatu keharusan kita menerapkan, melainkan itu hanya sebagai referensi saja," ujar Amalia saat memberikan keterangan pers di kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu 30 April 2025.
Amalia menjelaskan bahwa standar yang digunakan oleh Bank Dunia dalam menentukan angka kemiskinan tersebut adalah garis kemiskinan untuk kategori negara berpendapatan menengah atas, yakni sebesar 6,85 dolar AS per kapita berdasarkan paritas daya beli (PPP) pada tahun 2017. Oleh karena itu, angka tersebut tidak dapat langsung dikonversi menggunakan nilai tukar saat ini.
"BPS mengingatkan bahwa garis kemiskinan dari Bank Dunia tidak harus diterapkan secara mutlak oleh setiap negara. Tiap negara harus memiliki garis kemiskinan nasional yang disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi masing-masing," tambah Amalia.
Amalia juga mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki standar garis kemiskinan yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing provinsi. Hal ini dikarenakan tingkat standar hidup yang berbeda antara daerah yang satu dengan yang lain. "Jadi, standar hidup di Provinsi DKI Jakarta tidak akan sama dengan standar hidup di provinsi lain, misalnya Papua Selatan," tegas Amalia.
BPS, lanjutnya, menghitung angka kemiskinan dengan dasar penghitungan yang berbeda, di mana setiap provinsi memiliki garis kemiskinan sendiri berdasarkan keunikan dan standar hidupnya. Angka kemiskinan nasional pun merupakan hasil agregasi dari masing-masing provinsi.
Oleh karena itu, BPS menekankan pentingnya memperhatikan konteks lokal dalam penghitungan angka kemiskinan untuk menghasilkan gambaran yang lebih akurat terkait kondisi sosial-ekonomi di Indonesia.
