APBN Defisit Rp104,2 Triliun, Menkeu: Jangan Panik
SinPo.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tercatat defisit Rp 104,2 triliun per Maret. Angka ini setara dengan 0,43 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
"APBN 2025 didesain dengan defisit Rp 616,2 triliun atau 2,53 persen PDB. Jadi kalau Rp 104,2 triliun, bukan hal yang menimbulkan kekhawatiran karena masih dalam desain APBN awal," kata Menkeu dalam konferensi pers APBN KiTa, Rabu, 30 April 2025.
Bendahara Negara menerangkan, untuk keseimbangan primer, tercatat surplus Rp 17,5 triliun. Keseimbangan primer yang surplus berarti utang lama tidak perlu dibayar dengan penarikan utang baru.
"APBN 2025 didesain dengan keseimbangan rimer negatif Rp 63,3 triliun. Kalau positif ini hal yang bagus, tetapi kalau defisit jangan panik, karena memang desainnya adalah defisit primary balance Rp 63,3 triliun dan defisit total postur Rp 616,2 triliun," tegasnya.
Adapun pendapatan negara hingga kuartal I-2025 tercatat mencapai Rp516,2 triliun atau 17,2 persen dari target APBN tahun ini sebesar Rp3.005,1 triliun.
Kemudian, penerimaan pajak per Maret sebesar Rp322,6 triliun. Angka ini merepresentasikan 14,7 persen dari target APBN 2025 sebesar Rp2.189,2 triliun.
Selanjutnya, penerimaan kepabeanan dan cukai adalah Rp 77,5 triliun atau 25,7 persen dari target, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp 115,9 triliun atau 22,6 persen dari target.
"Pendapatan negara pada Februari adalah Rp 316,9 triliun. Jadi dalam waktu 1 bulan pendapatan negara mengalami kenaikan Rp 200 triliun sendiri. Kenaikan positif yang menggambarkan tren yang selama ini menimbulkan perhatian mengenai penerimaan pajak kita yang mengalami tekanan, sudah mulai menunjukkan pemulihan yang cukup meyakinkan," ungkap Sri Mulyani.
Berikutnya, belanja negara per akhir Maret tercatat Rp 620,3 triliun atau 17,1 persen dari target. Rinciannya, belanja pemerintah pusat per Maret ada di Rp 413,2 triliun atau 15,3 persen terhadap target. Di dalamnya ada belanka Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 196,1 triliun atau 16,9 persen dari target.
"Belanja K/L dari hanya Rp 83,6 triliun akhir Februari, akhir Maret jadi Rp 196,1 triliun. Kabinet sudah mulai fokus menjalankan program dan kita harapkan menggerakkan ekonomi. Masa transisi sudah selesai, sudah mulai fokus," kata Menkeu.
Untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) per akhir Maret tercatat Rp 207,1 triliun atau sudah 22,5 persen dari target.
"Dibandingkan Februari yang Rp 136,6 triliun, kenaikannya signifikan. Transfer cukup banyak dan lancar karena pamerintah daerah mampu memenuhi persyaratan salur," tukasnya.
