WNI Tewas di Kamboja, Ketua DPR Minta Maksimalkan Perlindungan PMI
SinPo.id - Ketua DPR RI Puan Maharani, meminta pemerintah untuk memaksimalkan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), mengingat kasus kematian Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja melonjak hingga 75 persen akibat praktik penipuan.
“Fenomena ini harus menjadi warning bagi Pemerintah untuk memaksimalkan perlindungan bagi para PMI kita, yang kita tahu tidak sedikit dari mereka datang ke Kamboja akibat aksi-aksi penipuan,” kata Puan, dalam keterangan persnya, Selasa, 29 April 2025.
“Kita tidak bisa menutup mata betapa maraknya modus kejahatan akhir-akhir ini terhadap PMI. Korban bukan hanya dirugikan secara ekonomi, tetapi juga secara fisik dan nyawa,” imbuhnya.
Menurutnya, peristiwa tersebut bukan lagi menjadi isu domestik, tetapi sudah masuk sebagai darurat kawasan. Sehingga ia menekankan pentingnya Indonesia aktif mendorong ASEAN Task Force on Migrant Workers (TFAMW) untuk memperkuat perlindungan hak-hak pekerja migran di kawasan.
“Indonesia harus mendorong peran dari TFAMW sebagai respons kolektif kawasan terhadap kejahatan lintas negara, terutama yang berbasis digital seperti sindikat online scam,” jelasnya.
Ia pun menegaskan kondisi tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama kawasan dalam melindungi pekerja migran dari kejahatan lintas negara yang kian canggih, serta memperkuat koordinasi antarnegara dan penanganan korban.
“Indonesia harus menekankan pentingnya ASEAN membentuk protokol bersama untuk perlindungan darurat bagi korban eksploitasi, serta mewajibkan pendataan pekerja migran secara transparan dan terintegrasi antarnegara,” tegasnya.
Selain itu, Puan juga mendorong edukasi kepada masyarakat agar terus digalakkan. Sebab tak sedikit warga Indonesia yang berangkat ke Kamboja lantaran dijanjikan pekerjaan dengan iming-iming gaji yang menggiurkan.
“Kasus-kasus penipuan online yang berujung pada kematian ini adalah peringatan keras. Ini menjadi PR bagi Pemerintah untuk memastikan agar anak bangsa tidak mudah tergiur pada janji manis pekerjaan di luar negeri, tanpa adanya kejelasan,” paparnya
“Apalagi jika tawaran-tawaran pekerjaan tersebut tanpa melibatkan badan yang resmi, atau pemberangkatan melalui jalur nonprosedural. Maka tugas Pemerintah di sini adalah untuk bagaimana meningkatkan literasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahayanya berangkat kerja ke luar negeri secara ilegal,” kata Puan menambahkan.
Oleh karena itu, DPR bersama Pemerintah akan berkolaborasi dengan aparat dan mitra internasional guna memperkuat sistem perlindungan hukum bagi pekerja migran, termasuk mereka yang berangkat melalui jalur non-prosedural, agar dalat meminimalisir kejadian serupa.
