Pendaftaran Calon Wakil Ketua LPS 2025-2030 Dibuka, Ini 11 Syarat yang Harus Dipenuhi
SinPo.id - Pendaftaran untuk posisi Calon Wakil Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Periode 2025-2030, yang juga akan merangkap sebagai anggota Dewan Komisioner, resmi dibuka mulai besok, Selasa 29 April 2025. Posisi ini sebelumnya diisi oleh Lana Soelistianingsih.
Menteri Keuangan sekaligus Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan dalam konferensi pers virtual bahwa ada sebelas syarat utama yang harus dipenuhi oleh calon pelamar.
Berikut 11 syarat pendaftaran Calon Wakil Ketua LPS:
Warga Negara Indonesia (WNI).
Memiliki akhlak moral dan integritas yang baik.
Cakap melakukan perbuatan hukum.
Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus perusahaan yang menyebabkan pailit.
Sehat jasmani.
Berusia paling tinggi 65 tahun saat ditetapkan.
Memiliki pengalaman atau keahlian di sektor jasa keuangan.
Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap dengan ancaman lima tahun atau lebih.
Bukan sebagai konsultan, pegawai, pengurus, atau pemilik bank, perusahaan asuransi, atau perusahaan asuransi syariah, baik langsung maupun tidak langsung.
Bukan pengurus atau anggota partai politik saat pencalonan.
Tidak dinyatakan sebagai orang tercela di bidang perbankan dan jasa keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Proses seleksi calon akan berlangsung dalam dua tahap, yakni seleksi administratif dan seleksi kelayakan serta kepatutan.
Pendaftaran dilakukan secara online melalui laman resmi https://seleksidklps.kemenkeu.go.id dan dibuka mulai 29 April hingga 6 Mei 2025, tepat pukul 00.00 WIB.
Sri Mulyani mengajak semua pihak yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam seleksi ini. "Kami berharap akan mendapatkan calon yang terbaik yang bisa memenuhi tugas dan tanggung jawab luar biasa penting dari LPS, yaitu mengelola program penjaminan simpanan baik di sektor perbankan maupun asuransi," ujarnya.
Seleksi ini diharapkan dapat menghasilkan sosok pemimpin yang berintegritas, profesional, dan mampu menjaga stabilitas sistem keuangan nasional melalui LPS.
