Pemerintah Tingkatkan Kesiapsiagaan Hadapi Karhutla 2025
SinPo.id - Pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas dalam mengantisipasi bencana hidrometeorologi kering, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap melanda setiap musim kemarau, terutama di Provinsi Riau dan beberapa wilayah rawan lainnya.
Melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 dan Keputusan Menkopolkam No. 29 Tahun 2025, pemerintah membagi tugas antar Kementerian/Lembaga (K/L), dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai ujung tombak penanganan karhutla di lapangan.
Dalam Rapat Koordinasi Penanganan Karhutla di kediaman Gubernur Riau, Senin (28/4), Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., memaparkan empat tugas utama BNPB yang diamanahkan Presiden Prabowo Subianto:
Dukungan dan pendampingan penanggulangan karhutla,
Komando pengerahan sumber daya penanggulangan,
Kolaborasi penguatan sosial ekonomi masyarakat,
Dukungan kepada Kementerian LHK untuk penyelesaian tumpang tindih regulasi.
Selain itu, Kemenko Polkam bertanggung jawab memastikan ketertiban tugas-tugas Desk Karhutla, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Tahun 2025 pemerintah pusat serius menangani karhutla, dengan membentuk Desk Penanganan Karhutla di bawah koordinasi Kemenko Polkam,” ujar Suharyanto.
Menghadapi musim kemarau tahun ini yang diprediksi mulai akhir April hingga awal Mei 2025, BNPB bersama Kemenko Polkam akan mengoptimalkan sinergi lintas sektor, mulai dari unsur pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, komunitas, hingga pakar kebencanaan dan media massa. Pengerahan teknologi serta peralatan modern juga menjadi bagian dari strategi.
Sebagai langkah konkret, pada Selasa (29/4), pemerintah akan menggelar Apel Gelar Pasukan dan Peralatan Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla Nasional di Pekanbaru, menghadirkan 28 unsur K/L dan jajaran forkopimda.
Provinsi Riau menjadi fokus utama mitigasi karhutla nasional. Data menunjukkan, dalam satu dekade terakhir (2014–2025), 41,75% bencana di Riau adalah karhutla, dengan puncaknya pada 2023 sebanyak 176 kejadian. Meski dalam dua tahun terakhir jumlah kejadian turun drastis (10 kasus di 2024 dan 11 kasus di 2025), Kepala BNPB menegaskan pentingnya tetap siaga.
“Jangan terlena dengan penurunan angka. Musim kemarau sudah di depan mata, satu titik api kecil harus segera dipadamkan," tegas Suharyanto.
Wilayah Riau paling terdampak karhutla tercatat di Kabupaten Kampar, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kepulauan Meranti, dan Bengkalis.
Untuk memperkuat mitigasi, BNPB akan melaksanakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) mulai 1 Mei 2025, menargetkan pembasahan lahan gambut dan pengisian embung air. Di samping itu, BNPB juga akan menyalurkan bantuan logistik dan peralatan khusus seperti sepeda motor karhutla, pompa air, alat pelindung diri, tenda, genset, dan sembako untuk satgas darat.
Seluruh dukungan ini akan diperlihatkan dalam Apel Gelar Pasukan dan Peralatan Kesiapsiagaan Penanganan Karhutla Nasional, sebagai bukti kesiapan penuh pemerintah menghadapi potensi bencana.
