Istana Sebut Tudingan PKI Gatot Tak Berdasar
sinpo co, Jakarta - Belakangan heboh soal pernyataan mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo yang menyerukan isu PKI saat ini ada di lingkungan pemerintahan.
Seperti diberitakan, Gatot mengatakan dirinya 'mencium' kebangkitan partai komunis Indonesia (PKI) gaya baru. Salah satu indikatornya yaitu penghapusan pelajaran sejarah soal G30S/PKI sejak 2008.
"Saya mengamati tentang kemungkinan-kemungkinan bangkitnya gerakan PKI gaya baru," kata Gatot dalam tayangan Youtube Hersubeno Point dikutip Rabu (23/9/2020).
Berdasarkan informasi tersebut, ia memutuskan untuk 'menghalangi' gerakan ini dengan proxy war. Gerakan ini disebut memang tak bisa dilihat bentuknya, tapi bisa dirasakan.
Menyikapi hal ini, Istana meresponsnya santai. Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian menilai hal itu sebagai dinamika politik yang biasa.
"Pemerintah melihat bahwa dinamika politik yang terkait dengan PKI itu biasa, apalagi menjelang 30 September," katanya dalam keterangan kepada wartawan, ujarnya, Kamis (24/9/2020).
Menurutnya, setiap tahun pasti ada saja pihak yang selalu menuding pemerintah berkaitan PKI.
"Pemerintah, tidak ada kaitannya dengan PKI," ucapnya.
Pemerintah, kata dia, bekerja untuk keselamatan bangsa dan negara bukan untuk kelompok kepentingan tertentu apalagi PKI.
"Itu sesuatu yang sudah menjadi ditetapkan sebagai organisasi terlarang. Bagaimana mungkin organisasi yang sudah dibubarkan, terlarang, kemudian memengaruhi pemerintah dalam mengambil keputusan dan kebijakan?" tuturnya.
Donny menyebut, tudingan Gatot soal RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) sebagai bentuk membangunkan nilai-nilai PKI, menurutnya hal itu tak berdasar.
Apalagi RUU tersebut sudah berganti menjadi RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
"Sekarang RUU HIP itu sudah berganti dengan RUU BPIP yang mengatur tugas, pokok dan fungsi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila," pungkasnya.
