Pemprov DKI Jakarta Gelar Program Pemutihan Ijazah, Bantu Warga Tuntaskan Pendidikan
SinPo.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar program pemutihan ijazah bagi warga yang ijazahnya tertahan akibat masalah biaya. Program ini menjadi wujud nyata kepedulian terhadap hak pendidikan seluruh warga Jakarta, khususnya dari keluarga tidak mampu.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengaku terkejut dengan banyaknya jumlah ijazah yang belum diambil, bahkan dari berbagai jenjang pendidikan, termasuk perguruan tinggi. Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Sabtu 26 April 2025.
"Saya sendiri juga kaget, ternyata jumlahnya banyak banget, memang banyak yang belum terlaporkan. Orang sekolah itu untuk mendapatkan ijazah," ujar Pramono.
Pramono menegaskan, ijazah merupakan hak dasar setiap orang yang telah menyelesaikan pendidikan. Oleh sebab itu, pemerintah hadir membantu warga yang mengalami kesulitan menebus ijazahnya. Ia juga menyatakan akan hadir langsung pada program pemutihan tahap kedua, sementara Wakil Gubernur Rano Karno dijadwalkan hadir di tahap ketiga.
Sebagai bagian dari program ini, Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Baznas Bazis DKI menyerahkan bantuan pendidikan tahap pertama untuk menebus ijazah 117 lulusan dengan total nilai Rp596.422.200. Penyerahan dilakukan pada Jumat (25/4) di Auditorium Ki Hajar Dewantara, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
Staf Khusus Gubernur/Wakil Gubernur DKI Jakarta, Cyril Raoul Hakim (Chico), menuturkan bahwa program ini bertujuan memastikan tidak ada anak Jakarta yang kehilangan peluang pendidikan atau pekerjaan karena kendala ekonomi.
“Ijazah adalah hak setiap lulusan dan merupakan pintu pertama menuju kesempatan kerja maupun pendidikan lanjutan. Kami ingin memastikan semua anak Jakarta bisa melangkah lebih jauh,” ujar Chico.
Program ini akan berlanjut ke tahap kedua, yang direncanakan menyasar sekitar 250 lulusan tambahan dan dijadwalkan diserahkan paling lambat pada minggu kedua Mei 2025.
Di sisi lain, Pramono juga menegaskan bahwa meski pemerintah membantu warga dalam pendidikan, ketegasan tetap berlaku dalam bidang lain, seperti pajak kendaraan. “Kalau ada yang enggak mau bayar pajak kendaraan, saya kejar. Dia sudah mendapatkan fasilitas, bisa beli mobil, tapi enggak mau bayar,” tegasnya.
Dengan program ini, Pemprov DKI berharap dapat mempercepat pemberdayaan pendidikan dan menciptakan generasi masa depan yang lebih cerah bagi Jakarta dan Indonesia.
