Pabrik BYD Diganggu Preman, BKPM: Menarik Investasi Bukan Hal Mudah!
SinPo.id - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan meminta informasi utuh terkait laporan pembangunan pabrik mobil BYD di Subang, Jawa Barat, sempat diganggu aksi premanisme oleh oknum organisasi masyarakat (ormas). Konfirmasi langsung kepada pihak BYD penting dilakukan untuk selanjutnya berkoordinasi dengan pihak berwenang
"Saya Insya Allah hari ini akan coba mengontak kawan-kawan dari BYD bagaimana situasinya. Karena kita harus tanya pada BYD-nya langsung, bukan berarti bahwa berita yang ada itu tidak benar 100 persen tapi detailnya kita harus tahu," kata Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Nurul Ichwan di Jakarta, Rabu, 23 April 2025.
Adapun fasilitas produksi mobil listrik BYD dibangun di area Fase 2 Subang Smartpolitan, Jawa Barat, berdiri di atas lahan seluas 108 hektare dan akan diperluas menjadi 126 hektare. Nilai investasinya mencapai Rp 11,7 triliun.
Nurul menegaskan, aksi premanisme bukan hanya mengganggu kenyamanan, namun berdampak pada investasi di tanah air. Hal itu juga mencoreng citra Indonesia di mata investor.
Nurul mengingatkan, menarik investasi ke Indonesia bukan persoalan mudah. Banyak negara semakin protektif dan terus berlomba mendatangkan investasi ke negaranya.
"Ini butuh pengertian dari banyak pihak bahwa sebenarnya ketika kita berada dalam situasi sekarang, menarik investasi tidak mudah," tuturnya.
Kendati demikian, menurut Nurul, proses konstruksi pabrik sedang berjalan dan investor sangat serius untuk membangun pabrik BYD. Sehingga, ke depan bisa memberikan lapangan kerja bagi masyarakat
"Jadi mereka-mereka yang memberi kontribusi terhadap mahalnya biaya ekonomi dan biaya investasi di Indonesia, harus berpikir bahwa mereka memberikan kontribusi dan dosa yang luar biasa, bagi kawan-kawan yang mencari pekerjaan, karena jangan sampai mereka (investor) kemudian keluar dari Indonesia, gagal membangun investasi, menutup lapangan pekerjaan bagi ribuan teman-teman kita yang harusnya bisa bekerja di sana," tukasnya.
Kabar dugaan aksi premanisme ormas saat pembangunan pabrik BYD diungkapkan Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno saat memenuhi undangan Pemerintah China dalam rangkaian kunjungan ke pabrik BYD di Shenzhen, China.
"Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan dari sarana produksi BYD, saya kira itu harus tegas pemerintah daerah perlu tegas untuk kemudian menangani masalah ini," kata Eddy.
Eddy lantas mewanti mewani-wanti jangan sampai investor yang berniat menggelontorkan modalnya ke Indonesia, justru tidak mendapat jaminan keamanan dari pemerintah.
"Jangan sampai investor datang ke Indonesia dan merasa kemudian tidak mendapatkan jaminan keamanan dan itu jaminan keamanan adalah hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk Indonesia," katanya.
