Dukung Penjurusan di SMA, DPR: Kombinasi Kurikulum Merdeka dengan Sekarang
SinPo.id - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mendukung adanya penjurusan pada tingkat SMA seperti sebelumnya. Penjurusan seperti IPA/IPS/Bahasa dimulai dari kelas 11.
Demikian disampaikan Lalu usai menghadiri rapat tertutup Komisi X dengan Mendikdasmen Abdul Mu'ti, Selasa, 22 April 2025. Lalu menilai penjurusan kali ini merupakan gabungan kurikulum merdeka dan yang sudah pernah berlangsung.
"Kami mengusulkan setelah melihat data-data empiris, kemudian kajian yang dilakukan oleh Kemendikdasmen, maka kami Komisi X menyetujui penjurusan itu. Tapi lagi-lagi, itu akan resmi juga diumumkan pada tanggal 2 Mei 2025," kata Lalu dalam keterangannya, Jakarta, Rabu, 23 April 2025.
Legislator dari Fraksi PKB itu menyebut penjurusan nantinya harus bersifat merata, artinya tidak ada pembandingan mana yang lebih baik antara IPA atau IPS. Setiap jurusan dipastikan memiliki kelebihan satu sama lain.
"Ya nanti kan penjurusan ini tidak akan memunculkan stigma dari yang sudah-sudah. Kalau dulu anak IPA merasa lebih hebat dibanding anak IPS, ya kan begitu. Nah, penjurusan yang sekarang ini akan dimulai di kelas 11, kelas 10-nya akan dilakukan asesmen bakat dan minat," kata dia.
"Nah, jadi siswa kelas 10 ini dites bakat dan minatnya dulu, ini si A cocoknya di IPA atau IPS atau Bahasa. Nah itu, jadi tidak hanya melihat nilai akademik. Jadi asesmen bakat dan minat plus nilai akademik," timpalnya.
Di sisi lain, Lalu mengatakan jadwal jam mengajar bagi guru akan bertambah. Dia menyebut siswa IPA bisa mengambil dua mata pelajaran IPS, demikian berlaku bagi jurusan IPS dan Bahasa.
"Kemudian di samping itu juga anak IPA boleh mengambil dua mata pelajaran IPS. Anak IPS boleh mengambil dua mata pelajaran IPA, begitu juga Bahasa. Nah, jadi semua sudah dikaji dan ini merupakan kombinasi dari kurikulum merdeka dan yang sekarang," kata Lalu.
Dia mengatakan pemaparan yang dilakukan oleh Kemendikdasmen kepada Komisi X DPR RI juga sangat lengkap. Dia menyebut berdasarkan data survei, 80 persen publik menginginkan adanya sistem penjurusan kembali.
"Nah, sebenarnya walaupun penjurusan ini kemarin dihapus, tapi nyatanya di lapangan kebanyakan sekolah-sekolah kita tetap menggunakan penjurusan ini," kata Lalu.
