DPRD DKI: Penertiban Jukir Liar Tanah Abang Perlu Pendekatan Sosial, Bukan Hanya Represif
SinPo.id - Anggota DPRD DKI, Hardiyanto Kenneth menilai penyelesaian persoalan juru parkir (Jukir) liar di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, tidak bisa hanya mengandalkan tindakan represif.
Dia menekankan pentingnya pendekatan sosial dan kemanusiaan sebagai bagian dari solusi jangka panjang.
“Ini bukan semata soal pelanggaran aturan. Ini menyangkut urusan perut dan ekonomi masyarakat kecil yang hidup dari hari ke hari,” ujar Kenneth dalam keterangannya, Minggu, 20 April 2025.
Menurut Kenneth, praktik jukir liar memang menimbulkan keresahan, namun upaya penanganannya perlu mempertimbangkan latar belakang sosial ekonomi para pelakunya. Dia pun mengajak semua pihak, termasuk pemerintah, untuk tidak hanya fokus pada penertiban, tapi juga pembinaan.
“Selama ini kita terlalu sering mengejar efek jera, tapi lupa memberi mereka harapan. Perlu ada pelatihan, peluang kerja atau solusi ekonomi lain agar mereka tidak kembali ke jalan,” tutur dia.
Kenneth juga mengapresiasi petugas Dinas Perhubungan dan Satpol PP yang rutin berjaga di kawasan Tanah Abang. Namun dia menilai upaya tersebut belum menyentuh akar persoalan.
"Begitu petugas pergi, jukir liar muncul lagi. Artinya ada sesuatu yang lebih mendalam yang perlu dibenahi," imbuhnya.
Lebih jauh, dia meminta Pemprov DKI untuk tidak hanya berkutat pada patroli dan penertiban, tapi juga mulai membuat peta persoalan sosial yang lebih menyeluruh.
"Mapping masalah ini bukan hanya soal lokasi, tapi juga siapa mereka, kenapa mereka di situ, dan apa yang bisa kita bantu," kata Kenneth.
Dengan maraknya video warga yang merasa dirugikan akibat parkir liar, seperti kasus tarif parkir Rp60 ribu di kolong jembatan Blok G baru-baru ini, Kenneth menilai sudah saatnya pemerintah turun tangan secara lebih serius.
"Kalau kita ingin Jakarta lebih tertib dan manusiawi, kita harus mulai dari mendengar dan memahami warganya, termasuk mereka yang selama ini dianggap sebagai masalah," tandasnya.
