Pemulihan Ekonomi, Menhub Sampaikan Penyesuaian RKA ke DPR
sinpo, Jakarta - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2021 telah dilakukan penajaman prioritas.
Hal ini berdasarkan masukan dan usulan serta aspirasi Komisi V DPR RI guna mendukung pemulihan ekonomi nasional.
“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan, saran dan masukan para Pimpinan dan Anggota Komisi V terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Perhubungan Tahun 2021. Untuk itu kami telah melakukan penajaman prioritas berdasarkan usulan, saran serta aspirasi dari Komisi V DPR RI,” kata Menhub saat rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (22/9/2020).
Penyusunan RKA tahun 2021 dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal antara lain; Kegiatan Major Project dalam RPJMN 2020-2024, Kegiatan Prioritas Nasional dalam rancangan RKP TA 2021, Kegiatan MYC (multi years contract) baik bersumber dari surat berharga syariah negara (SBSN), Pinjaman dan/atau hibah luar negeri (PHLN), dan rupiah murni (RM), Kegiatan Direktif Presiden dan dukungan terhadap sektor prioritas berupa Pengembangan SDM, Dukungan Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan Terluar (DTPK), Destinasi Pariwisata Prioritas, dan Dukungan Kawasan Industri, Kegiatan Strategis yang Tertunda akibat Pemotongan TA 2020, Pembayaran Kegiatan Tunggakan dan Belanja Pegawai dan Belanja Mengikat.
Sejalan dengan fokus kebijakan pembangunan dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional, kata dia, pemerintah juga menekankan agar arah belanja Kementerian dan Lembaga ditekankan pada beberapa poin.
Diantaranya, mendorong birokrasi dan layanan publik yang agile (cepat/tangkas), efektif, serta produktif dengan menjaga tingkat kesejahteraan aparatur dan mengendalikan jumlah pegawai dengan menyusun proses bisnis yang efisien.
Kemudian dilakukan penajaman belanja barang dan melanjutkan efisiensi belanja barang melalui pembatasan perjalanan dinas dan rapat di luar kantor, penerapan kebijakan Work From Home (WFH) dengan dukungan teknologi informasi.
"Serta sinergitas belanja barang yang diserahkan ke daerah dan dukungan kegiatan pada belanja modal untuk digitalisasi dan untuk program prioritas yang memberikan implikasi terhadap percepatan pemulihan ekonomi nasional," katanya.
Budi menjelaskan, dalam penyusunan tersebut Kementerian Perhubungan juga memperhatikan beberapa sistematika.
Sistematika yang dimaksud seperti Komposisi Pagu Anggaran Kementerian Perhubungan RI Tahun 2021 sesuai Surat Bersama Pagu Anggaran Tahun 2021 dan Hasil Rapat Panja Belanja Pemerintah Pusat RAPBN 2021; Komposisi Pagu Anggaran Tahun 2021 Berdasarkan Jenis Belanja dan Sumber Pendanaan; Arah Belanja Kemenhub Tahun 2021 untuk Mendukung Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial; dan Rekapitulasi Usulan Kegiatan Komisi V DPR-RI dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI.
“Kami berharap penyempurnaan penyusunan RKA Kementerian Perhubungan Tahun 2021 dapat mendorong peningkatan kinerja layanan transportasi untuk mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional," pungkasnya.
