Sufmi Dasco: Beberapa Negara Sukses Gelar Pemilu di Tengah Pandemi
sinpo, JAKARTA, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 di masa pandemi tetap akan dilaksanakan dengan menerapkan protokol pencegahan Covid-19 secara ketat. Sebagai contoh, beberapa negara telah sukses menyelenggarakan pemilu di tengah covid-19 tersebut.
"Beberapa negara juga ada yang cukup sukses melakukan pilkada di tengah pandemi ini. Seperti Singapura, Korea Selatan, dan lain-lain. Amerika Serikat akan menggelar pemilu presiden pada November 2020 mendatang,” tegas Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2020).
Singapura menggelar pemilu parlemen pada 10 Juli 2020, dan Korea Selatan menggelar pemilu pada 15 April 2020 yang menjadikannya negara pertama di dunia yang menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi Covid-19.
Menurut Waketum Gerindra itu, berdasarkan rapat DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu kemarin telah disepakati pula revisi Peraturan KPU untuk mengatur secara tegas penerapan protokol Covid-19.
Sanksi bagi para pelanggar protokol Covid-19 juga diminta diatur dalam PKPU. Dengan demikian, pelaksanaan Pilkada 2020 dapat menyesuaikan dengan kondisi yang ada.
"Itu sesuai dengan perubahan-perubahan yang ada kami akan menyesuaikan implementasi di lapangan. Termasuk penyelenggara pemilu dari semua lini harus lebih ketat melakukan pengawasan atau pelaksanaanannya terkait protokol Covid-19 yang sudah direvisi," ujarnya.
Namun, jika di kemudian hari masih ditemukan bahwa peraturan tidak berjalan efektif, maka pelaksanaan tahapan pilkada dapat dievaluasi kembali. “Jadi, kita evaluasi jika nanti pandemi masih meningkat,” pungkasnya.
Sebelumnya, DPR dan Pemerintah sepakat Pilkada digelar pada 9 Desember. "Mencermati seluruh tahapan yang sudah dan sedang berlangsung masih sesuai sebagaimana yang telah direncanakan dan situasi yang masih terkendali, maka Komisi II DPR RI bersama Mendagri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tetap dilangsungkan pada 9 Desember 2020," kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia, Senin (21/9/2020).
Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, penundaan tidak mungkin dilakukan karena tak ada satu institusi pun yang bisa memastikan akhir dari pandemi Covid-19.
Selain itu, dengan pilkada tetap digelar, masyarakat bisa segera memperoleh pemimpin yang memiliki legitimasi kuat dalam menanggulangi pandemi. Pilkada juga disebutnya sebagai momentum mendorong 270 pemerintah daerah yang akan menggelar Pilkada 2020 agar lebih maksimal dalam menangani krisis akibat pandemi dan dampaknya.
Kemudian, dengan jumlah kontestan yang lebih dari 270 pasangan, ia meyakini akan terjadi pembagian alat pelindung diri yang masif di masyarakat. Alasan lainnya, anggaran Pilkada 2020 sudah hampir seluruhnya dicairkan. Dengan total anggaran Rp19 triliun, hal itu diharapkan dapat menstimulasi ekonomi.
