Legislator: Negara Harus Proaktif Bangun Sistem Perlindungan bagi Masyarakat Papua
SinPo.id - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, meminta negara untuk lebih proaktif membangun sistem perlindungan, dan pendekatan sosial, melalui pembangunan yang adil dan bermartabat.
Menurutnya, hal itu merupakan bentuk penanganan pasca banyaknya serangan yang telah dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap warga sipil di Tanah Papua, belakangan ini.
"Masyarakat yang ada di Papua harus mendapat fasilitas yang sama dengan orang kota. Selain hak keamanan dan kenyamanan dalam hidup, juga termasuk pendidikan, kesehatan, maupun kesejahteraannya," kata Andreas, dalam keterangan persnya, Rabu, 16 April 2025.
Meski demikian, ia mengapresiasi berbagai upaya yang dilakukan aparat keamanan dan Pemerintah. Namun, tragedi yang terjadi di Papua harus menjadi refleksi bersama bahwa perlindungan HAM di Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif.
Selain itu, kata Andreas, sinergi antara penguatan keamanan, pendekatan dialog, pemberdayaan ekonomi lokal, dan perlindungan hak sipil juga harus dilakukan secara menyeluruh.
Oleh karena itu, imengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu dalam mendukung perdamaian dan keadilan di Papua.
Andreas menilai, semua pihak baik di pusat maupun daerah, sipil maupun militer perlu memperkuat kerja sama dalam menciptakan Papua yang damai, aman, dan manusiawi bagi seluruh rakyatnya.
"Kekerasan bukanlah jalan keluar. Keadilan, dialog, dan kesejahteraan adalah kunci untuk membangun Papua yang harmonis dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia," katanya menambahkan.
