Pemprov DKI Dorong DPRD Segera Bahas Perda Kota Layak Anak
SinPo.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mendesak percepatan pembahasan Peraturan Daerah (Perda) Kekhususan tentang Kota/Kabupaten Layak Anak (KLA), seiring dengan transformasi status Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) DKI, Mochamad Miftahulloh Tamary menilai, Perda ini krusial demi menjamin hak dan perlindungan anak yang lebih komprehensif di ibu kota.
"Kami paham prosesnya panjang, tapi kebutuhan akan regulasi yang spesifik untuk perlindungan anak di Jakarta sudah sangat mendesak. Kami berharap di 2026 Perda ini sudah masuk ke dalam Prolegda," kata Tamary dalam keterangannya, Selasa, 15 April 2025.
Dia juga menekankan, perubahan status Jakarta berdampak langsung pada proses legislasi dan banyak regulasi yang harus disusun ulang untuk menyesuaikan dengan peran dan fungsi Jakarta sebagai daerah khusus.
"Dengan status baru ini, kita butuh aturan baru yang sesuai. Tapi sayangnya, perda KLA belum bisa langsung dibahas karena DPRD masih fokus pada aturan-aturan transisi lainnya," ungkap dia.
Lebih lanjut, Tamary mengungkapkan, perlindungan anak di Jakarta masih mengacu pada Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan, yang belum sepenuhnya mengakomodasi aspek-aspek pembangunan berbasis hak anak sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021.
Dia menambahkan, kendati seluruh wilayah administrasi di DKI telah meraih predikat Kota Layak Anak, namun tanpa landasan hukum yang kuat, capaian ini bisa stagnan.
"Perda ini penting agar kita tak hanya berhenti pada penghargaan, tapi betul-betul menghadirkan sistem yang menjamin perlindungan menyeluruh bagi anak-anak Jakarta," tandasnya.
