Rahul Tegaskan Gerindra Dukung Penuh Pemberantasan Judol

SinPo.id - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Muhammad Rahul, angkat bicara terkait munculnya laporan yang mencatut nama Wakil Ketua DPR RI, Dasco, dalam dugaan keterlibatan jaringan judi online di Kamboja.

Ia menegaskan, tuduhan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan merupakan bentuk pembunuhan karakter terhadap seorang tokoh nasional yang selama ini dikenal bersih dan berdedikasi.

“Kami menilai tuduhan terhadap Pak Dasco sangat tidak berdasar. Beliau adalah pemimpin yang memiliki rekam jejak panjang dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, serta dikenal sebagai pribadi yang taat beragama dan menjunjung tinggi etika berpolitik," kata Rahul, dalam keterangan persnya, Rabu, 9 April 2025.

Ia menekankan, tidak ada fakta hukum yang membuktikan keterlibatan pimpinan DPR tersebut dalam aktivitas judi online, dan ia meminta semua pihak untuk berhati-hati dalam menanggapi informasi yang belum diverifikasi.

“Kami di Fraksi Gerindra mendukung penuh penegakan hukum terhadap segala bentuk perjudian daring, namun menolak keras penyebaran narasi yang berpotensi menyesatkan dan merugikan nama baik individu tanpa bukti kuat," tegasnya.

Terlebih, kata Rahul, Dasco pernah secara aktif membantu upaya penyelamatan WNI korban penipuan daring di Kamboja. Hal itu tentu merupakan aksi nyata yang justru menunjukkan kepedulian Dasco terhadap perlindungan warga negara Indonesia.

“Beliau justru berada di garis depan dalam membela rakyat Indonesia yang terjebak dalam jaringan penipuan luar negeri. Hal ini seharusnya menjadi indikator integritas beliau, bukan justru dijadikan dasar tuduhan yang tak berdasar.”

Oleh karena itu, Rahul mengajak seluruh masyarakat dan media untuk tidak mudah termakan isu yang dapat memperkeruh suasana politik dan mengganggu stabilitas nasional.

“Kami harap media juga berpegang pada prinsip jurnalistik yang akurat, berimbang, dan tidak tendensius. Tuduhan seperti ini tidak hanya merusak reputasi individu, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif," tandasnya.