DPR Dorong Pemerintah Jalankan Diplomasi Dagang Hadapi Gempuran Tarif AS

SinPo.id - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Muhammad Kholid, meminta pemerintah untuk menjalankan strategi diplomasi dagang yang cerdas dan terukur, untuk menghadapi kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.

Menurutnya, Indonesia tidak boleh terjebak dalam retaliasi perdagangan yang justru bisa merugikan perekonomian nasional. Sehingga pemerintah harus mengutamakan diplomasi dagang, baik secara bilateral maupun multilateral bersama negara-negara lain yang juga terdampak kebijakan tersebut.

“Indonesia harus menegosiasikan kembali skema Generalized System of Preferences (GSP) dan berbagai hambatan non-tarif agar tetap bisa mengakses pasar Amerika Serikat," kata Kholid, dalam keterangan persnya, dikutip Sabtu, 5 April 2025.

"Selain itu, kita perlu segera menyiapkan diversifikasi ekspor ke kawasan seperti Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan negara-negara BRICS, karena lanskap rantai pasokan, perdagangan, dan investasi global akan berubah pasca kebijakan tarif Trump," imbuhnya.

Selain itu, ia juga menyoroti dampak kebijakan tarif Trump terhadap industri padat karya di Indonesia. Pasalnya, AS merupakan salah satu mitra dagang utama dengan surplus perdagangan Indonesia terhadap AS mencapai USD 16,8 miliar.

“Ekspor Indonesia ke Amerika Serikat mencakup tekstil, garmen, mebel, elektronik, dan machinery tools terkait otomotif. Kita perlu menyiapkan skema fiskal untuk melindungi industri padat karya yang terdampak langsung, serta mengantisipasi risiko lay off atau PHK massal,” tuturnya.

Kemudian Kholid mengingatkan bahwa perang dagang ini bisa memicu aliran modal keluar (capital outflow) dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Karena transmisi dampak perang dagang tidak hanya terjadi melalui jalur perdagangan, tetapi juga melalui pasar keuangan.

"Potensi keluarnya modal asing harus diantisipasi agar tidak memperburuk tekanan terhadap rupiah,” tegasnya.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah pemerintah untuk menyiapkan langkah mitigasi di sektor keuangan. Kholid juga mendorong pemerintah untuk segera menyusun strategi agar ekonomi nasional tetap stabil di tengah ketidakpastian global.