Ketua DPR Apresiasi Upaya Pemerintah Sejahterakan Rakyat Melalui Efisiensi

Laporan: Galuh Ratnatika
Selasa, 25 Maret 2025 | 13:53 WIB
Ketua DPR RI Puan Maharani. (SinPo.id/Dok. DPR RI)
Ketua DPR RI Puan Maharani. (SinPo.id/Dok. DPR RI)

SinPo.id - Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi upaya pemerintah untuk memsejahterakan rakyat Indonesia melalui kebijakan efisiensi APBN Tahun Anggaran 2025, yang telah dibahas dan disetujui oleh DPR RI pada masa sidang ini.

Dengan kebijakan efisiensi tersebut, ia mengingatkan agar Pemerintah dapat sungguh-sungguh menggunakan uang rakyat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

“Pemerintah sudah seharusnya melakukan upaya terbaik dalam membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih sejahtera, mudah dan tenteram,” kata Puan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 25 Maret 2025.

Menurutnya, upaya Pemerintah melakukan efisiensi APBN merupakan kewajiban yang harus dijalankan sebagai pelaksanaan atas amanat Undang Undang Keuangan Negara.

“Oleh karena itu, efisiensi APBN merupakan kesempatan bagi Pemerintah untuk memperkuat pengelolaan keuangan negara sesuai dengan Undang Undang,” jelasnya.

Lebih lanjut, Puan juga meminta negara untuk hadir melindungi rakyat, dan negara disebut harus mawas diri, mendengarkan aspirasi rakyat, serta dapat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil.

“Negara harus hadir dalam melindungi rakyat, mencerdaskan hidup rakyat, dan mensejahterahkan rakyat. Bagi rakyat yang membutuhkan kehadiran negara dalam menyelesaikan urusan hidupnya, menunggu satu hari saja akan terasa sangat lama,” ungkapnya.

“Tetapi bagi kita, DPR RI dan Pemerintah, terkadang membahas masalah rakyat dan mencari solusinya seringkali bisa berlangsung berhari-hari, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun,” imbuh Puan.

Dengan demikian, Puan mengajak Pemerintah untuk meneguhkan komitmen bersama agar dapat merespons secara cepat dan tepat setiap keluhan masalah rakyat. Mulai dari permasalahan lapangan pekerjaan, masalah sekolah, masalah layanan rumah sakit, masalah petani nelayan, dan lain sebagainya. 

BERITALAINNYA
BERITATERKINI