Pramono Pastikan Tak Ada Operasi Yustisi Usai Lebaran

SinPo.id - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, mengambil langkah yang berbeda dengan melarang dilaksanakannya operasi yustisi usai arus mudik Lebaran 2025. 

Dia menilai, tindakan ini tidak manusiawi dan tidak sejalan dengan komitmen Jakarta sebagai kota yang terbuka untuk siapa saja.

Menurut Pramono, Jakarta akan selalu menjadi tujuan bagi banyak pendatang yang ingin mencari peluang di ibu kota, terutama dalam kondisi ekonomi yang sulit. 

“Dengan situasi ekonomi seperti ini, banyak yang datang ke Jakarta untuk mencari harapan baru,” ujar Pramono dalam keterangannya, Jumat, 21 Maret 2025.

Dia juga menekankan pentingnya pendekatan yang lebih humanis dalam menghadapi fenomena tersebut. 

"Kita tidak boleh mengabaikan kemanusiaan. Oleh karena itu, saya melarang dilakukannya operasi yustisi seperti yang pernah terjadi sebelumnya," tuturnya. 

Pramono menyarankan penggunaan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk memastikan bahwa pendatang yang belum memiliki KTP tetap mendapatkan jaminan. 

"Kami lebih memilih transparansi dan keterbukaan. Jika seseorang datang ke Jakarta, kami akan memastikan bahwa mereka bisa berkontribusi," kata Pramono. 

Lebih lanjut, dia mengungkapkan, Pemprov DKI Jakarta akan membuka balai latihan kerja dan mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. 

Selain itu, kata dia, pelatihan bahasa asing seperti Bahasa Korea, Jepang, dan China juga akan disediakan, mengingat kendala bahasa menjadi salah satu masalah utama di Jakarta.

"Dengan pelatihan yang tepat, kami berharap para pendatang bisa memiliki keterampilan yang dibutuhkan dan siap untuk bekerja dengan baik di Jakarta," tandasnya.