Total Anggaran PSU Pilkada Capai Rp719 Miliar, Mendagri Tito Imbau Efisiensi

SinPo.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut total anggaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada di 24 daerah sebesar Rp719 miliar, dan sudah disesuaikan dengan kebijakan efisiensi pemerintah.

Adapun rincian dari total anggaran tersebut, yakni, anggaran untuk KPUD Rp 429.725.922.805 atau 59,75 persen. Bawaslu Rp 158.919.295.848 atau 22,10 persen. TNI Rp 38.531.459.000 atau 5,36 persen. Polri Rp 91.993.554.893 atau 12,79 persen.

Pihaknya menjelaskan, semua anggaran tersebut berasal dari hasil efisiensi APBD, dan hampir semua daerah bisa dicukupi dari APBD masing-masing. Apabila ada daerah yang tidak sanggup, maka akan diserahkan ke APBN.

"Tapi prinsipnya kita akan tetap menggunakan dana APBD dulu. Kita akan melakukan efisiensi, realokasi. Nah kemudian kalau sudah nyerah ya baru provinsi dukung. Nyerah juga ya baru APBN," kata Tito, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 10 Maret 2025.

Menurutnya, saat ini masih terdapat daerah yang belum terpenuhi anggarannya, yakni Kabupaten Pasaman, Kabupaten Boven Digoel dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Bahkan Kabupaten Boven Digoel sudah mengaku menyerah dan menyerahkan ke APBN.

Oleh karena itu, pihaknya meminta KPUD dan Bawaslu untuk dapat melakukan efisiensi anggaran seminimal mungkin, dan rasional, agar anggaran PSU tidak membebani APBD.

"Nah kita mohonlah kerja sama teman-teman KPUD-Bawaslu, untuk mengajukan yang rasional, sehingga tidak terlalu memberatkan APBD daerah ketika terjadi PSU seperti ini," katanya menambahkan.