Pengamat Harap Kasus Korupsi Pertamina Fokus pada Penegakan Hukum

Laporan: Sigit Nuryadin
Sabtu, 08 Maret 2025 | 17:12 WIB
Ilustrasi SPBU Pertamina (SinPo.id/ Dok. Pertamina)
Ilustrasi SPBU Pertamina (SinPo.id/ Dok. Pertamina)

SinPo.id - Analis komunikasi politik Hendri Satrio (Hensa) mengingatkan ihwal kasus dugaan korupsi yang terjadi di Pertamina Patra Niaga, dengan kerugian negara mencapai Rp 193 triliun per tahun, seharusnya tidak dikaitkan dengan isu politik. 

Menurut dia, masyarakat sebaiknya lebih fokus pada substansi kasus ini, yang melibatkan sejumlah tersangka penting, dan tidak terjebak dalam spekulasi atau narasi politik yang berkembang.

"Ini adalah masalah besar yang menyangkut keuangan negara. Fokus kita harus pada proses hukum dan pengungkapan siapa saja yang terlibat, bukan pada siapa yang diuntungkan secara politis dari kasus ini," ujar Hensa dalam keterangannya, Sabtu, 8 Maret 2025.

Hensa menilai, semakin banyaknya figur publik yang dikaitkan dengan kasus ini tanpa dasar yang jelas justru mengalihkan perhatian publik dari substansi kasus.

"Kasus ini harus dipandang dari sisi hukum, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan politik semata. Ini bisa merusak fokus utama yaitu mengungkap kebenaran dan memastikan keadilan," tuturnya. 

Dia juga menekankan, masyarakat perlu lebih cerdas dalam menyikapi situasi ini, mengingat dampak besar dari kasus ini terhadap reputasi institusi negara dan kesejahteraan rakyat. 

"Kerugian negara yang luar biasa besar ini berdampak langsung pada kepercayaan publik terhadap lembaga negara. Jangan biarkan isu politik memperburuk situasi," tuturnya.

Lebih lanjut, Hensa mengingatkan pentingnya peran pengawasan publik untuk memastikan agar proses hukum berjalan transparan dan adil. 

"Kita tidak bisa membiarkan kasus sebesar ini tenggelam hanya karena agenda politik. Harus ada komitmen untuk menegakkan hukum," tegasnya.

Dia pun berharap, dengan pendekatan yang tepat, kasus ini bisa menjadi titik balik untuk membersihkan sektor energi dari praktik korupsi yang merugikan negara.

"Dalam situasi seperti ini, politik harus berfungsi untuk mendorong solusi, bukan untuk menutupi kebenaran. Masyarakat harus lebih bijak dan selektif dalam merespons isu ini," tandasnya.