Pramono Minta Kejagung Dampingi Program Pembangunan Jakarta

SinPo.id - Gubernur DKI, Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno bertemu dengan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, Jakarta Selatan. 

Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin, menyampaikan, dalam pertemuan tersebut, Pramono meminta agar Kejagung memberikan pendampingan dalam pelaksanaan program Pemprov Jakarta selama masa jabatannya.

Menurut Burhanuddin, Pramono meminta agar Kejagung mendampingi jalannya berbagai kegiatan pembangunan di Jakarta untuk memastikan semuanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

“Beliau meminta agar Kejaksaan memberikan pendampingan agar tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan hukum,” kata Burhanuddin kepada wartawan usai pertemuan, Jumat, 7 Maret 2025.

Pramono menuturkan, Jakarta saat ini menjadi pusat perekonomian global dan episentrum ekonomi Indonesia, dengan kontribusi besar terhadap PDB dan APBD yang mencapai lebih dari Rp 91 triliun. 

“Dengan APBD yang besar dan Jakarta yang memiliki peran sangat vital dalam ekonomi Indonesia, pendampingan Kejaksaan Agung menjadi sangat penting agar tidak ada pihak yang memanfaatkan anggaran tersebut untuk kepentingan pribadi,” kata Pramono.

Mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) era Presiden Jokowi tersebut juga menekankan pihaknya telah melakukan audit anggaran Pemprov Jakarta untuk memastikan penggunaan anggaran yang transparan dan tepat sasaran. 

“Kami sudah melakukan audit dan akan terus melakukan audit untuk memastikan bahwa pemerintahan ini berjalan dengan baik dan tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” ungkap dia. 

Kendati meminta pendampingan, Pramono menegaskan hal ini tidak berarti Pemprov DKI kehilangan keleluasaan dalam mengambil keputusan. 

"Pendampingan ini bukan berarti kami kehilangan kebebasan. Namun, dalam hal-hal yang berkaitan dengan aspek hukum, kami akan selalu berkonsultasi dengan Kejaksaan," ucap Pramono.