Dukung Larangan Study Tour bagi Siswa, Komisi X DPR: Kurangi Hura-hura
SinPo.id - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian mendukung larangan study tour bagi siswa yang diusulkan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi. Apalagi, acara itu tidak ada kaitannya dengan layanan dasar pendidikan.
"Ya kita sepakati karena memang sesuai inpres juga hal-hal yang tidak penting, yang tidak ada kaitannya dengan layanan dasar pendidikan mohon dikurangi, kita kan efisiensi," kata Lalu di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 5 Maret 2025.
Menurut dia, study tour tidak perlu dilakukan jika hanya untuk berhura-hura. Terlebih, kata dia, pelaksanaan study tour hanya membebani orang tua murid.
"Oleh sebab itu kalau sekiranya studi tour itu dirasa kurang bermanfaat yang notabene kebanyakan adalah tujuannya hanya dalam rekreasi atau hura-hura ya tolong dikurangi. Langkah yang diambil Gubernur Jawa Barat kami sangat mendukung," ujarnya.
"Ya itu kan penghamburan-hamburan uang dan segala macam. Ya dalam kondisi negara kita hari ini kurangilah hal-hal yang kira-kira membebani orang tua kita atau membebani masyarakat kita," timpal dia.
Sebelumnya, Dedi Mulyadi memecat Kepala SMA Negeri 6 Depok lantaran study tour. Pemecatan itu dilakukan Dedi sesaat setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto, 20 Februari 2025.
Terbaru, Dedi mencopot Kepala SMAN 1 Cianjur karena memberangkatkan ratusan siswanya untuk study tour ke Bali. Menurut Dedi, jika ditemukan kesalahan yang tidak dapat ditoleransi, maka akan diberhentikan secara permanen serta diputuskan kembali menjadi guru biasa di seluruh sekolah di Jawa Barat.
Dedi menegaskan sanksi tersebut berlaku untuk sekolah lainnya di Jabar. Dedi bahkan meminta Sekda Jabar untuk mencari sekolah mana saja yang mengadakan study tour ke luar provinsi.
"Pokoknya berlaku seluruh bukan hanya SMAN 6 (Depok) saja, seluruh SMA yang kemarin memberangkatkan ke luar provinsi Jabar untuk study tour hari ini kita nonaktifkan dulu, semua," tegas Dedi.
"Pak Sekda identifikasi sekolah yang seluruhnya memberangkatkan pergi ke luar provinsi, yang bertentangan dengan edaran gubernur. Jadi bukan melanggar ketentuan yang saya buat, tapi (edaran) Pj Gubernur Jabar," timpalnya.
