Harga Pangan Melonjak Saat Ramadan, DPR Desak Pemerintah Bertindak Tegas

SinPo.id -  Lonjakan harga pangan selama Ramadan dan Idulfitri kembali menjadi perhatian, mengingat dampaknya yang signifikan bagi daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Aimah Nurul Anam, menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh menormalisasi kenaikan harga pangan yang terjadi setiap tahun.

"Rakyat kami deg-degan setiap Ramadan, Pak. Mereka risau karena harga barang selalu naik. Istri saya beli cabai, harganya sudah Rp100.000 per kg, bahkan pagi ini naik lagi jadi Rp120.000. Padahal, Menteri Perdagangan menyebut harga cabai seharusnya Rp51.000," ujar Mufti Anam dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Direktur Utama Perum Bulog Novi Helmy Prasetya, Senin 3 Maret 2025.

Ketidaksesuaian Data dan Fakta di Lapangan

Mufti Anam menyoroti perbedaan antara data harga yang disampaikan pemerintah dan kenyataan di pasar. Beberapa contoh ketidaksesuaian harga di lapangan:
✅ Minyak goreng: Menteri Perdagangan mengklaim harga rata-rata Rp17.200, namun di pasar tradisional mencapai Rp20.000.
✅ Bawang putih: Harga internasional turun dari USD 1.400 per ton ke USD 1.350 per ton, tetapi harga di pasar lokal tetap melonjak hingga Rp43.000 per kg, jauh dari harga wajar Rp30.000 per kg.
✅ Cabai merah: Seharusnya Rp51.000 per kg, tetapi di berbagai daerah sudah menyentuh Rp120.000 per kg.

Menurutnya, perbedaan harga ini menunjukkan ketidakefektifan pemerintah dalam mengendalikan harga, terutama dalam menegakkan harga eceran tertinggi (HET).

Dugaan Spekulasi Harga dan Solusi DPR

Mufti Anam juga menuding adanya praktik spekulasi harga oleh pengusaha, yang menyebabkan harga pangan tetap tinggi meskipun harga internasional turun. Ia mendesak pemerintah untuk:
1️⃣ Menindak tegas spekulan yang menaikkan harga secara tidak wajar.
2️⃣ Mengawasi distribusi pangan agar harga dari distributor ke pedagang tetap stabil.
3️⃣ Menegakkan regulasi HET dengan pengawasan ketat dan sanksi bagi pelanggar.
4️⃣ Mengatur harga distributor secara transparan untuk menghindari lonjakan harga di tingkat pengecer.

"Keuntungan pengusaha sudah besar, jangan bebani rakyat dengan harga yang tidak masuk akal. Pemerintah harus memastikan harga di pasar sesuai regulasi, bukan sekadar memaparkan angka yang tidak relevan dengan kenyataan di lapangan," tegasnya.

Dengan Ramadan yang semakin dekat, DPR mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dan tegas dalam mengendalikan harga pangan, agar masyarakat tidak semakin terbebani di tengah meningkatnya kebutuhan selama bulan suci.