DPR Dukung Komdigi Nonaktifkan Situs Pemerintah yang Tak Aktif

SinPo.id - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Syamsu Rizal, mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Informasi (Komdigi) untuk menonaktifkan situs pemerintah yang tidak aktif guna mencegah penyalahgunaan oleh praktik judi online (judol) dan meningkatkan keamanan siber nasional.

“Kebijakan ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam melindungi aset digital negara dan data publik dari ancaman kejahatan siber. Ini momentum baik untuk mempercepat transformasi digital yang aman dan berintegritas," kata Rizal, dalam keterangan persnya, dikutip Senin 3 Maret 2025.

Menurutnya, penutupan situs tidak aktif merupakan langkah konkret dalam memerangi praktik judi online di tanah air. Pasalnya, banyak pelaku judi online yang kerap memanfaatkan celah keamanan siber.

"Kami di Panja Judol telah melihat langsung bagaimana situs-situs pemerintah yang tidak aktif disalahgunakan oleh pelaku judol. Langkah Komdigi ini sangat tepat dan perlu didukung penuh," tuturnya.

Meski demikian, kata Rizal, langkah Komdigi perlu diikuti dengan konsolidasi layanan digital pemerintah. Sehingga ia mendorong migrasi konten penting dari situs tidak aktif ke platform terpusat yang lebih modern dan terjamin keamanannya.

Hal itu akan memudahkan masyarakat mengakses informasi tanpa risiko gangguan dari pihak tak bertanggung jawab. Menurutnya momentum tersebut merupakan titik awal untuk memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan kualitas layanan publik berbasis teknologi, dan mengoptimalkan anggaran TI secara tepat sasaran.

Selain itu, Rizal juga meminta pemerintah memetakan jumlah situs pemerintah yang tidak aktif serta menganalisis penyebab ketidaktifannya. Apakah ada masalah pada anggaran, sumber daya manusia yang terbatas atau kurang mumpuni, atau faktor lainnya.

"Komisi I DPR RI siap mendukung melalui fungsi anggaran dan pengawasan untuk memastikan kebijakan ini berjalan secara berkelanjutan," tandasnya.