Menteri PU Ajak Kepala Daerah Maksimalkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur
SinPo.id - Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah guna mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata, kokoh, dan berkelanjutan, sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo. Sebab, ketersediaan infrastruktur yang andal merupakan faktor utama dalam meningkatkan daya saing, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mempercepat pemerataan pembangunan.
"Saya sangat mengharapkan dukungan para kepala daerah dalam penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dengan begitu, apa yang kami kerjakan di Kementerian PU bisa memberikan hasil maksimal untuk kesejahteraan masyarakat," kata Dody
saat menjadi pemateri dalam retreat Kepala Daerah di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, Kamis, 27 Februari 2025.
Menurut Dody, pembangunan infrastruktur berperan penting dalam pertumbuhan sosial dan ekonomi masyarakat. "Pengembangan wilayah dapat dilakukan secara optimal, termasuk penguatan fungsi kota-kota tematik seperti industri, pariwisata, dan pusat pemerintahan," katanya.
Dody menyampaikan, tujuan utama dari pembangunan infrastruktur adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan per kapita serta ketersediaan lapangan pekerjaan yang lebih luas,.
Pada tahun 2025, Kementerian PU mengalokasikan anggaran sebesar Rp50,48 triliun, hasil efisiensi dari pagu DIPA sebelumnya yang mencapai Rp110,95 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk berbagai sektor infrastruktur, termasuk bidang Sumber Daya Air. "Kami akan membangun dan merehabilitasi irigasi, rawa, serta jaringan irigasi air tanah (JIAT) guna memperkuat ketahanan pangan," ungkapnya.
Ia juga menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dalam pengelolaan irigasi. "Ke depan, kami akan lebih fokus pada irigasi yang selama ini menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota. Swasembada pangan adalah tugas kita bersama, bukan hanya pemerintah pusat," ucapnya.
Selain itu, anggaran juga akan dialokasikan untuk bidang infrastruktur jalan dan jembatan. "Kami mengalokasikan dana untuk preservasi jalan dan rehabilitasi jembatan, termasuk penggantian jembatan dengan kondisi rusak berat serta pembangunan jembatan gantung dengan skema Multi Years Contract (MYC) lanjutan," kata Dody.
Di sektor infrastruktur permukiman, pemerintah akan terus mengembangkan sistem penyediaan air minum dan sanitasi. "Kami berkomitmen untuk meningkatkan layanan dasar masyarakat melalui pembangunan sistem penyediaan air minum, pengelolaan sanitasi, serta berbagai program berbasis masyarakat seperti Pamsimas dan Sanimas," jelasnya.
Ia juga menyebut bahwa pengelolaan sampah menjadi perhatian pemerintah melalui pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R). "Kami juga menjalankan program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) serta Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (PKE) guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat," tambahnya.
Selain itu, anggaran infrastruktur strategis juga disiapkan untuk pembangunan dan rehabilitasi madrasah, pasar, stadion, gedung pemerintahan, serta universitas. "Kami akan terus mendorong pembangunan infrastruktur strategis yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas pendidikan, ekonomi, dan sosial masyarakat," ujar Dody.
Untuk itu, Dody berharap sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat pembangunan infrastruktur secara merata dan berkelanjutan. "Dengan kerja sama yang erat, kita bisa memastikan bahwa pembangunan infrastruktur berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat," pungkasnya.
