Diminta Transparansi, Legislator Golkar Yakin Danantara Perkuat Peran BUMN
SinPo.id - Anggota Komisi VII DPR RI Ilham Permana menyambut baik peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) oleh Presiden Prabowo Subianto. BPI Danantara diyakini bisa memperkuat peran BUMN.
"Sebagai bagian dari Komisi VII yang mengawasi sektor industri, saya melihat Danantara sebagai langkah visioner untuk memperkuat peran BUMN dalam membangun ekonomi nasional. Dengan tata kelola yang lebih modern, efisien, dan profesional, saya optimis Danantara akan menjadi katalis bagi pertumbuhan industri berbasis inovasi dan teknologi," kata Ilham kepada wartawan, Rabu, 26 Februari 2025.
Legislator dari Fraksi Partai Golkar itu berharap BPI Danantara dapat menjadi motor penggerak industri nasional. Namun, dia mengingatkan transparansi dalam setiap kebijakan harus berfokus pada rakyat.
"Transformasi ini tetap berpegang pada prinsip-prinsip good corporate governance, transparansi, serta keberpihakan kepada kepentingan nasional," ujar Ilham.
Di sisi lain, Ilham mengingatkan bila keberhasilan BPI Danantara tidak hanya dapat diukur dari pertumbuhan ekonomi. Tetapi juga dari sejauh mana kebijakan ini tetap melayani kepentingan rakyat dan UMKM.
"Serta memperkuat ekosistem industri dalam negeri," kata dia.
Sebelumnya, pemerintah membentuk BPI Danantara untuk mengelola modal yang ada di BUMN ke dalam proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi kepada masyarakat. Struktur BPI Danantara terdiri atas Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana.
Badan Pelaksananya dipimpin oleh Menteri Investasi Rosan Roeslani dan Dewasnya dipimpin oleh Menteri BUMN Erick Thohir. Rosan Roeslani pun menjamin Danantara dapat diaudit oleh auditor dan lembaga penegak hukum. Rosan mengatakan tidak ada pihak yang kebal hukum di Indonesia.
"Pertama, yang ingin saya sampaikan, tidak ada kebal hukum di negara ini. Jadi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa. BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), ya kan ada program PSO (public service obligation/kewajiban pelayanan publik)," kata Rosan di beberapa waktu lalu.
