DPR: UU BUMN Tegaskan Danantara Bisa Diaudit

SinPo.id - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade memastikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) bisa diaudit. Aturan itu termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Memang bisa diaudit. Nanti teman-teman bisa lihat undang-undangnya bahwa memang Danantara ini bisa diaudit. Di undang-undangnya dibahas," kata Andre di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 24 Februari 2025.

Menurut dia, penyelenggaraan Danantara yang akan mengelola aset negara lebih dari USD900 miliar itu memiliki aturan main agar dikelola secara profesional dan transparan.

"Dalam undang-undang pun diatur bahwa Danantara ini kalau ada kerugian lalu pihak Danantara tidak bisa membuktikan pengelolaannya, ada kesalahan, mereka bisa diproses secara hukum," kata dia.

Legislator dari Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan Komisi VI DPR RI sangat optimistis langkah Presiden Prabowo Subianto yang membentuk Danantara akan berhasil. Dengan Danantara, Andre bahkan yakin pengelolaan akan lebih transparan dan membawa BUMN lebih berkualitas kelas dunia.

Dia pun memahami ada kekhawatiran dari masyarakat terkait kemunculan BPI Danantara. Namun, Andre menekankan jika Presiden Prabowo ingin mengedepankan transparansi dengan mengundang beragam pihak dalam peluncuran Danantara tersebut.

Selain itu, Danantara bakal dikelola oleh orang-orang profesional yang sudah mumpuni karena memiliki kredibilitas, kualitas, serta keilmuan yang baik. BPI Danantara dipimpin oleh Rosan Roeslani sebagai Group CEO, serta dibantu oleh Pandu Sjahrir dan Dony Oskaria.

"Jadi tidak ada yang disembunyikan sama sekali oleh pemerintah. Jadi dengan begitu baik niatnya Pak Prabowo dan begitu transparan, kami optimis ini insyaallah akan berhasil," katanya.