Tak Seperti Filipina-Malaysia, Indonesia Lolos dari Krisis Beras

SinPo.id - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengaku bersyukur atas lolosnya Indonesia dari bencana pangan yang kini melanda banyak negara, seperti Jepang, Filipina hingga Malaysia. 

Menurut Amran, dengan fenomena melanda banyak negara, swasembada beras Indonesia bukan lagi sekadar target, tapi sebuah keharusan bagi kemandirian bangsa.

"Kita tidak ingin rakyat antre beras seperti di Filipina atau panik seperti di Malaysia dan Jepang. Dengan cadangan yang cukup dan sistem distribusi yang tangguh, Indonesia bisa menjadi contoh dalam ketahanan pangan global," kata Amran di Jakarta, Senin, 24 Februari 2025. 

Amran menilai, kejadian darurat pangan di Jepang, Malaysia, hingga Filipina menjadi alarm bagi Indonesia untuk bertindak cepat dalam menjaga ketahanan pangan.

Terbaru, Pemerintah Jepang untuk pertama kalinya dalam sejarah, melepaskan 210.000 ton beras dari cadangan darurat satu juta ton akibat lonjakan harga ekstrem.

Kenaikan harga beras di Jepang mencapai 82 persen dalam setahun, dari ¥2.023/kg (Rp215.423) menjadi ¥3.688/kg (Rp393.000). Darurat ini disebabkan oleh gelombang panas ekstrem yang merusak produksi dan mengganggu distribusi. 

"Kondisi ini bisa terjadi di mana saja jika negara tidak memiliki cadangan pangan yang memadai," ujarnya.

Sementara di Malaysia, kelangkaan beras lokal memicu kepanikan di masyarakat. Pasokan yang menipis menyebabkan lonjakan harga, sementara harga beras impor yang lebih tinggi semakin membebani rakyat.

"Kondisi di Malaysia menunjukkan bahwa terganggunya stok pangan bisa berakibat pada keresahan sosial. Pangan bukan sekadar kebutuhan, tetapi juga faktor stabilitas negara," paparnya.

Di media sosial, gelombang protes dari warga Malaysia memang terus meningkat. Warga menuntut tindakan nyata dari pemerintah untuk mengatasi krisis ini, dan mengurangi ketergantungan pada beras impor.

Sedangkan di Filipina, sebelumnya telah menetapkan status darurat ketahanan pangan sejak awal Februari 2025 setelah inflasi beras mencapai 24,4 persen -angka tertinggi dalam 15 tahun terakhir.

Bagi Amran, negara yang bergantung pada impor beras seperti Filipina dan Malaysia sangat rentan ketika pasokan global terganggu. 

"Ini menjadi pelajaran berharga bahwa ketergantungan pada impor bukanlah solusi jangka panjang. Indonesia harus memperkuat produksi dalam negeri," tegas Amran.

Badan Pangan Dunia (FAO) melaporkan bahwa lebih dari 864 juta orang di dunia mengalami kerawanan pangan parah pada 2024, dengan Asia dan Afrika sebagai wilayah terdampak utama. Perubahan iklim, konflik, dan ketidakstabilan ekonomi disebut sebagai pemicu utama.

"Ini bukan sekadar peringatan, tapi bukti nyata bahwa pangan adalah isu strategis. Indonesia harus memastikan ketahanan pangan sejak sekarang," ungkapnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, harga beras medium di Indonesia stabil di kisaran Rp13.000-Rp14.000/kg, lebih rendah dibanding puncak harga 2024 yang sempat mencapai Rp16.000/kg.

"Stabilitas ini patut disyukuri, tapi kita tidak boleh berpuas diri. Ke depan, kita harus memperkuat cadangan beras nasional agar siap menghadapi segala kemungkinan, termasuk dampak perubahan iklim yang semakin nyata," ucapnya. 

Menurut BPS, pada Februari 2024, harga beras di Indonesia mengalami kenaikan dan mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Harga beras di tingkat penggilingan pada Februari 2024 tercatat di level Rp14.274/kg.

"Kondisi ini menjadi pengingat bahwa tanpa cadangan yang cukup dan mekanisme stabilisasi yang kuat, kita bisa menghadapi lonjakan harga yang lebih besar di masa depan," kata Amran.

Untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Perum Bulog agar segera menyerap tiga juta ton beras dari petani dengan acuan HPP gabah Rp.6.500/kg dan membeli beras Rp.12.000/kg agar menjaga semangat petani untuk bertani.

"Ini langkah strategis. Dengan penyerapan massal, kita tidak hanya memastikan petani mendapatkan harga yang layak, tapi juga memperkuat stok nasional guna menghadapi ketidakpastian global. Indonesia saat ini dalam kondisi pangan yang kuat," bebernya. 

Selain itu, Kementan terus mendorong sinergi dengan kementerian lain dan pemerintah daerah untuk memastikan distribusi beras berjalan lancar dan minim kebocoran.

"Kami juga mengajak masyarakat mendukung program cetak sawah baru serta peningkatan produktivitas melalui teknologi pertanian modern," tukasnya.