Cegah Kebocoran Anggaran, DPR Tegaskan Pentingnya Penegakkan Hukum di Sektor SDA
SinPo.id - Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menegaskan pentingnya penegakan hukum di sektor Sumber Daya Alam (SDA) menekan potensi kerugian negara akibat praktik ilegal di sektor pertambangan, perkebunan, dan energi.
"Kita mengingatkan kembali pidato-pidato Presiden soal penyelamatan sumber daya alam dan penekanan kebocoran anggaran. Penegak hukum harus menafsirkan arahan ini sebagai landasan untuk bertindak tegas," ujar Rudianto, dalam keterangan persnya, dikutip Senin, 24 Februari 2025.
Pasalnya, kebocoran anggaran di sektor pertambangan menjadi salah satu faktor yang merugikan keuangan negara. Sehingga Polri dan Kejaksaan harus membuktikan bahwa mereka adalah institusi yang bisa diandalkan dalam menjaga aset negara.
"Kita tahu hari ini kebijakan Presiden menekankan efisiensi anggaran. Tapi itu tidak boleh jadi alasan untuk melemahkan kinerja penegakan hukum. Justru ini momen bagi kepolisian dan kejaksaan untuk membuktikan bahwa mereka bisa menyelamatkan keuangan negara," tuturnya.
Lebih lanjut, pihaknya juga meminta agar penegakan hukum terus dilakukan untuk menindak praktik ilegal di sektor pertambangan pada tahun 2025. Jadi jika ada kejahatan yang dibiarkan, maka ada pihak yang membekingi, baik dari internal aparat maupun eksternal.
"Kalau ada kejahatan dibiarkan, pasti ada yang membekingi. Bisa dari aparat sendiri atau pihak luar. Tapi Presiden sudah menginstruksikan, jadi kejaksaan dan kepolisian tidak perlu takut. Presiden yang backup. Tinggal dibongkar saja," tegasnya.
"Siapa pun yang membekingi atau mengintervensi, harus dibongkar. Dengan keterbukaan dan transparansi, semuanya akan ketahuan. Di era digital sekarang, tidak ada yang berani bermain-main seperti dulu," kata Rudianto menambahkan.
