Mendagri Tito Karnavian: Kepala Daerah Perlu Belajar Disiplin dari Akademi Militer

SinPo.id -  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan pentingnya kepala daerah belajar dari Akademi Militer (Akmil), bukan dalam aspek militerisme, tetapi dalam hal kedisiplinan dan nilai-nilai manajerial yang juga berlaku di dunia swasta.

"Saya sudah menyampaikan, ini hanya pinjam tempat saja. Kita belajar soal Akmil, bukan militeristiknya. Ada nilai-nilai penting yang juga berlaku di dunia swasta," ujar Tito di Magelang, Sabtu 22 Februari 2025.

Tito mencontohkan disiplin waktu yang diterapkan di lingkungan militer. Menurutnya, saat olahraga pagi di Akmil, para peserta dari latar belakang militer dan kepolisian bisa hadir tepat waktu pukul 05.30 WIB. Namun, peserta dari kalangan kepala daerah masih cenderung datang terlambat.

"Kita coba ubah kebiasaan ini. Di tempat kerja masing-masing, misalnya jam 09.00 ya harus benar-benar mulai jam 09.00, jangan molor. Di daerah saya pernah ada undangan jam 09.00, tapi baru mulai jam 12.00. Ini tidak bagus," tegasnya.

Selain itu, Tito juga menyoroti kebersihan lingkungan di Akmil yang selalu terjaga. Ia berharap kepala daerah bisa menerapkan budaya bersih di wilayahnya masing-masing, termasuk kebiasaan merapikan kamar sebelum meninggalkannya.

Menurut Tito, retret di Akmil ini juga menjadi momen penting bagi kepala daerah untuk saling mengenal dan membangun koordinasi. Ia mencontohkan seorang kepala daerah di Sulawesi Tenggara yang mengumpulkan para bupati dan wali kota untuk berdiskusi santai di lapangan rumput.

"Di sini ada lima ruangan untuk diskusi kelompok. Silakan dipakai bergantian. Gubernur bisa mengumpulkan wali kota dan bupati untuk membahas program kerja," ujarnya.

Tito juga mengungkapkan keprihatinannya terhadap kurangnya koordinasi di beberapa daerah. Selama lima tahun menjabat sebagai Mendagri, ia menemukan beberapa wilayah yang tidak pernah menggelar rapat koordinasi antara gubernur, bupati, dan wali kota selama satu hingga dua tahun.

"Seharusnya rapat tingkat provinsi ini dilakukan minimal tiga sampai empat bulan sekali. Evaluasi apa yang sudah dikerjakan, apa yang kurang, dan bagaimana saling membantu," tandasnya.