PSI Nilai Efisiensi Rp750 Triliun Diperlukan untuk Indonesia Maju
SinPo.id - Juru Bicara DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Furqan menilai, pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan total Rp 750 triliun dari efisiensi anggaran, merupakan rencana yang diperlukan. Hal ini untuk memastikan Indonesia menjadi negara maju, salah satu langkahnya melakukan realokasi anggaran dan menghentikan pemborosan.
"Target Rp 750 triliun itu sangat besar. Sejumlah pihak meragukan. Tapi pemerintah pasti sudah menghitung dengan sangat cermat. Ini rencana yang diperlukan untuk kemajuan bangsa. PSI mendukung," kata Furqan dalam keterangannya, Sabtu, 22 Februari 2025.
Furqan menjelaskan, sebagian dana itu akan dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Tujuannya, dengan terpenuhiny gizi, akan membuat anak-anak Indonesia di masa depan semakin cerdas.
"Kita paham MBG merupakan program penting untuk memastikan anak-anak kita mendapat kecukupan gizi sehingga bisa tumbuh menjadi manusia yang cerdas," tuturnya.
Selebihnya diserahkan ke Danantara untuk diinvestasikan pada proyek-proyek strategis berkelanjutan.
"Investasi tersebut, seperti disampaikan Presiden Prabowo, dapat berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen selama lima tahun mendatang," kata Furqan.
Menurut Furqan, pemerintah sudah memastikan bahwa efisiensi hanya akan dilakukan pada belanja barang dan belanja modal yang memboroskan anggaran, seperti perjalanan dinas, kajian-kajian, kegiatan seremonial, dan alat tulis kantor. Sementara, belanja pegawai, pelayanan publik, dan bantuan sosial tidak terdampak.
"Bidang pendidikan juga tidak terdampak. Jadi, misalnya isu beasiswa dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah akan dipotong, tidak benar," tukasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berencana melanjutkan kebijakan penghematan anggaran hingga tiga putaran. Target jumlah pemangkasan anggaran itu sebesar Rp 750 triliun atau US$ 44 miliar.
Dalam pidatonya di acara puncak Ulang Tahun ke-17 Partai Gerindra, Prabowo menjelaskan penghematan atau efisiensi tersebut akan dilakukan dalam tiga tahapan.
Putaran pertama, penghematan tegah dilakukan senilai Rp 306,69 triliun. Hal ini telah diatur dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
"Penghematan putaran pertama, oleh Kementerian Keuangan disisir, dihemat Rp 300 triliun. Penghematan putaran kedua Rp 308 triliun," kata Prabowo.
Putaran kedua, akan dilakukan penghematan belanja kementerian/lembaga (K/L) yang kurang efisien dengan target Rp 308 triliun. Namun, sebesar Rp 58 triliun akan dikembalikan lagi ke K/L sehingga nilainya menjadi Rp 250 triliun.
Untuk putaran ketiga, bakal dilakukan melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia memproyeksikan, target pengumpulan dividen BUMN diharapkan dapat mencapai Rp 300 triliun. Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp 200 triliun digunakan untuk negara.
Sementara itu, sebanyak Rp 100 triliun dikembalikan ke BUMN sebagai penyertaan modal kerja. "Dividen dari BUMN Rp 300 triliun, Rp 100 triliun dikembalikan. Jadi totalnya kita punya Rp 750 triliun," kata Prabowo.
