Indonesia Perkuat Upaya Atasi Risiko Konsumsi Garam dan Lemak Trans
SinPo.id - Indonesia semakin memperkuat upayanya untuk mengurangi risiko penyakit tidak menular (PTM) akibat konsumsi garam berlebih dan lemak trans buatan. Penyakit kardiovaskular (PKV) seperti serangan jantung dan stroke menjadi penyebab utama kematian, merenggut hampir 800 ribu nyawa setiap tahun.
Para pemangku kebijakan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, WHO, dan lembaga lainnya berkumpul untuk membahas strategi pengurangan konsumsi garam dan penghapusan lemak trans yang terbukti efektif menurunkan angka kematian akibat PKV di sejumlah negara.
Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kemenkes, Asnawi Abdullah menjelaskan, pengendalian garam dan lemak trans merupakan langkah strategis dalam menekan biaya kesehatan.
"Beberapa negara dengan regulasi pembatasan garam dan penghapusan lemak trans berhasil menekan angka kematian akibat PKV dan mengurangi beban pembiayaan kesehatan nasional," kata Asnawi dalam keterangan resminya, Rabu, 19 Februari 2025.
Menurut dia, penelitian yang dilakukan oleh Johns Hopkins University dan The George Institute mengungkapkan bahwa kebijakan ini dapat menghemat biaya kesehatan hingga 213 juta dolar AS dalam 10 tahun pertama, serta menyelamatkan lebih dari 115.000 nyawa jika diterapkan pada tahun 2025.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian PTM Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan, pihaknya akan terus memperkuat upaya pencegahan melalui edukasi gizi seimbang dan promosi pola makan sehat.
"Kami fokus pada pengurangan konsumsi gula, garam, dan lemak untuk mendorong perubahan perilaku sehat sejak dini," ungkap Siti.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sukadiono menekankan, pengendalian konsumsi garam dan lemak memerlukan dukungan lintas sektor.
"Pemerintah berkomitmen untuk mendorong kebijakan yang mendukung ketersediaan pilihan makanan yang lebih sehat," kata Sukadiono.
Sedangkan Ketua Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES), Moh. Subuh menegaskan pentingnya peran aktif pemerintah daerah dalam sosialisasi kebijakan.
"Dengan dukungan yang kuat dari berbagai sektor, kita bisa mempercepat pencapaian target kesehatan nasional yang lebih baik," tandasnya.
