RUU Kepariwisataan Masuki Tahap Krusial, DPR Targetkan Finalisasi dalam Dua Pekan
SinPo.id - Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (RUU Kepariwisataan) kini memasuki tahap penting dengan lebih dari 50 persen perubahan regulasi.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Salim, menegaskan bahwa revisi ini bertujuan untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan industri pariwisata, terutama akibat pengaruh teknologi informasi dan perubahan kondisi di destinasi unggulan seperti Bali.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Sekretaris Menteri Pariwisata terkait Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) di Gedung Nusantara I, DPR RI, Jakarta 18 Februari 2025, Chusnunia menjelaskan bahwa digitalisasi dan platform daring telah mengubah lanskap pariwisata secara drastis.
“Kami sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan pelaku industri pariwisata, guna memastikan perubahan ini relevan dengan kondisi saat ini,” ujarnya.
RUU Kepariwisataan juga tetap mempertahankan empat pilar utama pariwisata, meskipun mengalami banyak perbaikan untuk memperkuat aspek regulasi. Prinsip dasarnya tetap utuh, tetapi mengalami penyesuaian agar lebih relevan dengan tantangan global.
Mewakili Komisi VII DPR, Chusnunia menargetkan pembahasan RUU Kepariwisataan bisa mencapai tahap finalisasi dalam dua minggu ke depan.
“Jika tidak ada kendala, kita akan segera masuk ke tahap pembahasan teknis dalam waktu dua pekan,” tegasnya.
Panitia Kerja (Panja) RUU Kepariwisataan akan mendalami setiap pasal yang mengalami perubahan guna menciptakan regulasi yang lebih kompetitif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perkembangan global.
RUU Kepariwisataan diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia di tingkat internasional. Dengan berbagai perbaikan dan inovasi kebijakan, industri pariwisata nasional diyakini akan semakin maju dan mampu menghadapi tantangan zaman.
