Skor SPI Belum Memuaskan, Ini PR Untuk Walikota Bandung Terpilih dari KPK
SinPo.id - Juru bicara KPK, Budi Prasetyo menjelaskan pihaknya menjabarkan sejumlah PR yang perlu dilakukan Walikota Bandung terpilih, Muhammad Farhan demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
Dalam hal ini, KPK melakukan audiensi bersama Wali Kota Bandung terpilih, Muhammad Farhan di Gedung KPK, Jakarta, pada Senin, 17 Februari 2025.
Adapun permasalahan yang dijabarkan, didapat KPK berkat hasil pemetaan titik-titik rawan dan rekomendasi perbaikan melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) maupun Monitoring Center for Prevention (MCP).
"Satu-satunya area yang masih berada pada kategori Kuning adalah pengelolaan BMD (Barang Milik Daerah, Red)," jelas Budi dalam keterangannya yang dikutip pada Selasa, 18 Februari 2025.
Dilihat dari skor SPI 2024, skor indeks Kota Bandung masih berada pada kategori rentan dengan angka 69,14 poin.
Meski mengalami kenaikan poin dibanding tahun sebelumnya, skor ini masih jauh di bawah dari Kota Banjar, Jawa Barat, tetangga kota Bandung yang meraih nilai SPI tertinggi 77,87.
"Jika kita bedah lagi lebih dalam, skor per dimensi komponen internal Pemkot Bandung mengalami beberapa penurunan. Salah satu yang paling signifikan yakni komponen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa yang anjlok ke angka 64,99 poin dari 86,91 poin," jelas Budi.
Selain itu, skor SPI 2024 Kota Bandung juga masih di bawah rerata provinsi Jawa Barat 69,75. Oleh karena itu, perlu dilakukan akeselerasi perbaikan agar nilai per komponen beranjak naik.
KPK berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah daerah dalam membangun sistem yang lebih transparan dan akuntabel.
"Melalui tugas koordinasi dan supervisi, KPK terus melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam perbaikan tata kelola yang semakin bersih dan bebas dari praktik korupsi," tukas Budi.
Adapun pengelolaan aset yang ditekankan KPK pada audiensi tersebut, diantaranya terkait pengelolaan aset pemkot seperti kebon binatang, kawasan Dago, dan aset lainnya. Kemudian peningkatan integritas pegawai, serta kinerja BUMD untuk meningkatkan penerimaan daerah.
