Bawaslu Dorong Konsolidasi Demokrasi dan Pendidikan Pemilu di Masa Non-Tahapan

Laporan: Sigit Nuryadin
Sabtu, 15 Februari 2025 | 14:29 WIB
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Totok Hariyono. (SinPo.id/Dok Bawaslu)
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Totok Hariyono. (SinPo.id/Dok Bawaslu)

SinPo.id - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Totok Hariyono menegaskan bahwa kendati tahapan pemilu dan pemilihan belum dimulai, peran Bawaslu dalam menguatkan demokrasi Indonesia tidak boleh terhenti. 

Totok menyatakan bahwa Bawaslu memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga dan memperkuat sistem demokrasi negara.

"Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk menguatkan demokrasi di Republik ini. Meskipun tidak ada tahapan pemilu saat ini, penguatan demokrasi harus tetap dilaksanakan," ujar Totok dalam keterangannya Sabtu, 15 Februari 2025.

Menurut Totok, di luar tahapan pemilu, Bawaslu daerah memiliki peran penting untuk mengintensifkan konsolidasi demokrasi kepada masyarakat. Hal ini dianggap penting agar sistem hukum dan ketatanegaraan di Indonesia semakin kokoh.

"Mari kita terus memberikan pendidikan demokrasi yang masif kepada masyarakat," tutur dia. 

Dia pun menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam memahami mekanisme demokrasi.

Selain itu, Totok juga mengingatkan para pimpinan yang memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mempersiapkan diri dengan baik. 

Dia juga menekankan agar pimpinan Bawaslu yang hadir di MK memiliki pemahaman mendalam terkait dalil-dalil pemohon, serta alasan dan proses yang mendasari keluarnya rekomendasi Bawaslu.

"Panggung di MK adalah salah satu cara untuk mensosialisasikan kerja pengawasan yang telah dilakukan oleh Bawaslu," kata Totok. 

"Para pimpinan harus paham tentang rekomendasi yang telah dikeluarkan Bawaslu, alasan dikeluarkannya rekomendasi tersebut, serta langkah-langkah yang diambil, seperti dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU)," imbuhnya. 

Dengan langkah-langkah ini, Totok berharap Bawaslu dapat terus berperan aktif dalam memperkuat demokrasi dan memastikan pemilu berjalan transparan dan akuntabel.

BERITALAINNYA