Pemprov DKI Perketat Pengawasan Terhadap Peredaran Ikan Predator di Jakarta

SinPo.id - Pemerintah Provinsi DKI memperkuat pengawasan terhadap penjualan ikan di wilayah ibu kota, guna mencegah peredaran ikan predator yang dilarang. 

Hal ini dilakukan sebagai respons terhadap potensi ancaman terhadap ekosistem perikanan yang dapat ditimbulkan oleh ikan-ikan invasif.

Ketua Sub Kelompok Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI, Nian mengungkapkan bahwa pihaknya terus melakukan pengawasan terhadap pasar ikan di Jakarta. 

“Kami terus awasi penjualan ikan yang ada di Jakarta,” kata Nian kepada wartawan, Kamis, 13 Februari 2025.

Dia juga menjelaskan, pihaknya rutin melakukan inspeksi mendadak untuk memastikan tidak ada ikan predator yang dijual di pasar. 

"Salah satunya dilakukan di Jalan Pos Inerbang, Kramat Jati, Jakarta Timur, yang sebelumnya terindikasi sebagai tempat penjualan ikan predator," ungkap dia. 

Kendati demikian, Nian juga menyebutkan kendala dalam pengawasan pedagang ikan eceran, yang sering berpindah-pindah lokasi. 

“Di kios tidak ada, pedagang eceran sering berganti setiap hari, jadi sulit untuk menetapkan lokasi yang tetap," ujarnya.

Namun, dia menegaskan pihaknya akan terus melakukan sidak untuk memastikan tidak ada ikan yang melanggar regulasi.

Lebuh jauh, Nian mengungkapkan, pengawasan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2020, yang mengatur larangan terkait ikan predator. 

Nian juga memperingatkan bahwa pedagang yang kedapatan menjual ikan predator secara sengaja dapat dikenakan sanksi berat, termasuk denda hingga Rp1,5 miliar dan hukuman penjara selama 6 tahun.

“Jika ditemukan kembali dan memang ada unsur kesengajaan, kami akan kenakan denda atau hukuman sesuai aturan yang berlaku,” tandasnya.