Anggota DPR Minta Mekanisme Pembiayaan UMKM di MBG Diperjelas
SinPo.id - Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini meminta mekanisme pembiayaan senilai Rp500 juta bagi pelaku UMKM dalam ekosistem Makan Bergizi Gratis (MBG) diperjelas. Mekanisme yang jelas penting agar tidak menjadi bumerang bagi pelaku UMKM.
"Mekanismenya bagaimana? Tidak semua UMKM memahami laporan keuangan dan manajemen finansial. Apakah mereka mampu membayar? Jika tidak dikelola dengan baik, bisa menjadi bumerang bagi UMKM," kata Novita dalam Rapat Kerja bersama Kementerian UMKM di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 12 Februari 2025.
Dalam rapat, Legislator Dapil Jawa Timur VII itu menanyakan soal bagaimana implementasi program prioritas ini dapat berjalan efektif. Sehingga, tidak membebani pelaku UMKM.
"Sebelumnya, rekan dari Kementerian UMKM telah memaparkan berbagai poin terkait Deputi Mikro-LPK UMKM, tetapi belum menjelaskan secara rinci dukungan terhadap pelaksanaan program prioritas dalam Astacita Presiden, termasuk sektor perumahan rakyat yang melibatkan Kementerian UMKM. Ini masuk ke dalam anggaran mana?" kata Novita.
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu berharap kejelasan soal pembiayaan tersebut apakah akan dikelola oleh pemerintah daerah atau melalui perbankan yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
"Saya meminta Kementerian UMKM memberikan penjelasan lengkap terkait skema pembiayaan yang jelas agar UMKM benar-benar terbantu dan program MBG dapat berjalan optimal tanpa menimbulkan risiko bagi pelaku usaha kecil," ujarnya.
Program MBG merupakan program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mulai diberlakukan di sekolah-sekolah dan posyandu di 26 provinsi di Indonesia pada Senin, 6 Januari 2025.
Terdapat sekitar 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang beroperasi untuk menyediakan makanan bergizi buat anak-anak sekolah dan ibu hamil pada saat program ini dilaksanakan pertama kali
Jumlah tersebut akan terus bertambah setiap hari secara bertahap hingga 937 titik pada akhir bulan Januari 2025, dan setidaknya akan menjangkau tiga juta penerima manfaat.
Hingga akhir tahun 2025, diharapkan jumlah penerima manfaat mencapai hingga 15 juta sasaran. Pada 2029, program tersebut ditargetkan mencakup 82,9 juta penerima manfaat.
