Legislator Minta Gubernur Terpilih Jakarta Evaluasi Anggaran Hibah Forkopimda
SinPo.id - Anggota DPRD DKI, Lazarus Simon menyoroti besarnya anggaran hibah untuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang tercatat lebih dari Rp600 miliar.
Dia pun mendesak Gubernur terpilih Pramono Anung untuk mengevaluasi anggaran hibah tersebut, lantaran dinilai tidak sesuai prosedur dan kurang transparan.
Lazarus mengungkapkan, anggaran hibah Forkopimda tiba-tiba muncul dan disetujui setelah pembahasan anggaran selesai, tanpa melalui prosedur yang jelas.
“Setahu saya, setelah pembahasan anggaran selesai di puncak, baru ada usulan hibah Forkopimda yang langsung disetujui. Ini menunjukkan ada prosedur yang tidak dilalui,” ujar Lazarus dalam keterangannya, Rabu, 12 Februari 2025.
Dia menegaskan, hibah seharusnya diajukan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan memiliki dampak langsung bagi masyarakat Jakarta.
Lazarus pun mengkritik pemberian hibah kepada instansi seperti Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, dan TNI yang tidak memiliki hubungan langsung dengan warga Jakarta.
“Meskipun mereka mendapatkan alokasi dari APBN, hibah dari APBD DKI Jakarta sebaiknya diberikan secukupnya, tidak sebesar itu,” tutur dia.
Lebih lanjut, dia juga menyoroti proses pengesahan anggaran hibah Forkopimda yang terkesan terburu-buru, tanpa transparansi yang memadai.
Lazarus pun mengusulkan agar anggaran hibah tersebut dialihkan kembali ke kas daerah untuk mendukung peningkatan program pelayanan di tingkat kelurahan dan kecamatan.
"Hal ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang meminta efisiensi belanja dalam APBN dan APBD," kata Lazarus.
Lazarus juga menyampaikan keprihatinannya terhadap pemotongan anggaran hingga Rp2 triliun yang akan dialami sejumlah SKPD, yang berdampak pada program sosial di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Dia menegaskan pentingnya mempertahankan anggaran untuk kegiatan sosial di tingkat RT/RW yang sering kali tidak mendapatkan perhatian dalam pembahasan anggaran.
“Saya berharap Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan pemangkasan anggaran hibah Forkopimda dan lebih memprioritaskan alokasi untuk kegiatan yang langsung berdampak pada masyarakat,” tandasnya.
