Kemendes PDT Hentikan Program Studi Banding Kades ke Luar Negeri Imbas Efisiensi Anggaran

SinPo.id - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) mengumumkan bahwa program studi banding kepala desa (kades) ke luar negeri akan dihentikan. Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. 

Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto menyatakan bahwa kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden untuk memaksimalkan penggunaan anggaran untuk kepentingan pembangunan desa.

"Iya enggak boleh (program kades ke luar negeri). Jadi, kami semua sekarang mengikuti arahan Bapak Presiden dan kami mendukung penuh," ujar Yandri kepada wartawan pada Selasa, 11 Februari 2025.

Dia pun menyampaikan, fokus utama Kementerian Desa dan PDT seharusnya berada di desa-desa itu sendiri, bukan di luar negeri. 

Menurut Yandri, kunjungan ke desa-desa memberikan pemahaman yang lebih baik terhadap kebutuhan dan masalah yang dihadapi masyarakat desa.

Sebagai contoh, dia mengungkapkan bahwa sejak memimpin kementerian tersebut, dirinya memilih untuk melakukan kunjungan kerja ke desa-desa tanpa menggunakan fasilitas menginap di hotel. 

Sebaliknya, dia lebih memilih menginap di rumah-rumah warga desa untuk merasakan langsung kehidupan mereka.

"Saya, alhamdulillah kalau kunjungan, menginap di rumah-rumah penduduk. Menginap di desa-desa. Jadi, insya Allah kita dukung seribu persen enggak boleh lagi ke luar negeri," tuturnya. 

Hal ini, kata dia, menunjukkan komitmennya untuk lebih dekat dengan warga desa dan lebih memahami masalah yang mereka hadapi.

Lebih jauh, dia menuturkan, keputusan untuk menghentikan program studi banding ini sebagai langkah konkret dalam mendukung kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. 

"Dan juga memastikan bahwa dana publik digunakan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat desa," tandasnya.