KADIN Dukung Kebijakan Efisiensi Anggaran Presiden Prabowo

SinPo.id - Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik & Keamanan (Polkam) KADIN Indonesia Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan pihaknya sepakat dan mendukung penuh kebijaksanaan Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan efisiensi anggaran.

Sebagai tindak lanjut dari kebijaksanaan itu, semua kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah (Pemda) diharapkan memperbarui prioritas program sesuai alokasi anggaran.

"Dengan menerapkan kebijakan efisiensi anggaran, Presiden Prabowo telah memberi pesan kepada aparatur pemerintah di semua K/L dan daerah untuk realistis terhadap kondisi keuangan negara saat ini. Selain itu, Presiden juga mengajak aparatur pemerintah untuk melanjutkan program-program pembangunan dengan mengoptimalkan semua potensi, dan selalu memberikan layanan terbaik kepada masyarakat," kata Bamsoet dalam keterangan, Jakarta, Senin, 10 Februari 2025.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar ini juga meminta masyarakat dan aparatur pemerintah bisa memahami kondisi keuangan negara saat ini. Salah satunya, dengan memaknai keberanian pemerintah menunda anggaran untuk pembangunan infrastruktur.

Tak hanya itu, kata Bamsoet, untuk melaksanakan efisiensi anggaran itu diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025. Sebagai patokan untuk implementasi Inpres itu, ditetapkan target efisiensi anggaran sampai Rp306,6 triliun.

"Dengan efisiensi anggaran, presiden ingin memastikan bahwa tata kelola pemerintahan pada semua tingkatan akan tetap berjalan dengan baik dan efektif di sepanjang tahun anggaran berjalan. Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) semua K/L dan Pemda, terutama yang berkait dengan pelayanan kepada masyarakat, tidak terganggu," ujar Bamsoet.

Bamsoet menambahkan dengan efisiensi belanja pemerintah, Presiden secara tidak langsung mendorong semua K/L dan Pemda untuk melakukan penyesuaian skala prioritas program-program pembangunan di masing-masing sektor dan sub-sektor. Tentu saja pembaruan skala prioritas itu harus berkait langsung dengan kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

"Ketika kondisi keuangan negara sedang tidak baik-baik saja seperti sekarang ini, efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran menjadi keharusan. Tujuannya, agar tata kelola pemerintahan pada semua tingkatan tetap berjalan dengan baik dan efektif. Tanpa efisiensi anggaran, Tupoksi K/L dan Pemda untuk melayani masyarakat bisa terganggu. Kadin sepakat dan mendukung kebijakan Presiden menerapkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran," kata Bamsoet.