Luhut: Dari Rp500 Triliun Anggaran Bansos, Hanya Separuh Tepat Sasaran

SinPo.id - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mendorong agar dilakukannya digitalisasi untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial (bansos) yang tepat sasaran. Karena, dalam lima tahun terakhir, hanya separuh dari anggaran bansos sampai ke tangan mereka yang berhak. 

"Selama lima tahun terakhir, saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar. Dari total Rp500 triliun anggaran bansos, hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak," kata Luhut dalam keterangannya, Sabtu, 8 Februari 2025. 

Mantan Menko Maritim ini menilai, kendala utama dari penyaluran bansos, adalah data ganda, penerima tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK). 

"Dalam rangka pembenahan dan perbaikan dalam penyaluran bansos, hari ini saya berdiskusi dengan Plt Kepala BPS RI. Saya sampaikan bahwa pemerintah tengah melakukan transformasi besar melalui digitalisasi bansos, memastikan bahwa setiap bantuan sosial benar-benar tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat manfaat," kata Luhut.

Pemerintah, lanjut Luhut, tengah membangun Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sistem yang mengintegrasikan tiga pangkalan data utama: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), dan Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Konsolidasi data ini akan diuji silang dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) milik Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memastikan akurasi data penerima bansos. Luhut mengaku bersyukur BPS telah menyelesaikan finalisasi integrasi data, termasuk detail seperti nama, pendidikan terakhir, dan pekerjaan.

Selain integrasi data, tutur Luhut, pemerintah juga menyinkronkan informasi penerima manfaat dengan berbagai program perlindungan sosial lainnya, seperti bantuan sembako, subsidi listrik, dan elpiji (LPG), agar kualitas data semakin baik. 

Bagi Luhut , langkah ini merupakan bagian dari inisiatif Government Technology (GovTech), ekosistem digital pemerintahan yang diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto agar selesai pada 17 Agustus mendatang.

Ia berharap, sistem ini dapat menjadi solusi jangka panjang dalam memastikan bansos benar-benar tersalurkan kepada mereka yang membutuhkan, tanpa kebocoran dan  penyimpangan.

"Saya percaya, dengan langkah besar ini, kita sedang membangun fondasi baru bagi sistem perlindungan sosial yang lebih efisien, akurat, transparan, dan berkeadilan," tukasnya.