Pemerintah Pangkas Anggaran, Pengamat: Sektor Penegakan Hukum dan Pertahanan Tetap Aman

SinPo.id - Pemerintah melakukan pemangkasan anggaran bagi sejumlah kementerian dan lembaga, namun sektor penegakan hukum serta pertahanan tetap mendapatkan alokasi penuh.
Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menyoroti bahwa hampir seluruh kementerian dan lembaga yang bergerak di sektor penegakan hukum serta pertahanan tidak mengalami pemangkasan anggaran.
"Hampir seluruh kementerian dan lembaga di sektor penegakan hukum dan sektor pertahanan tidak turut mengalami pemangkasan anggaran. Di antaranya Kementerian Pertahanan, Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)," ujar Bawono, Selasa 4 Februari 2025.
Menurutnya, keputusan ini menunjukkan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mendukung sektor penegakan hukum dan pemberantasan korupsi agar tetap berjalan secara optimal.
"Hal ini bisa dilihat sebagai bentuk konkret dukungan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi agar tetap berjalan baik dan optimal," tambahnya.
Kebijakan ini menegaskan bahwa meskipun terjadi penyesuaian anggaran di berbagai sektor, pemerintah tetap memberikan perhatian penuh pada bidang pertahanan dan hukum sebagai pilar utama dalam menjaga stabilitas nasional.