Mendagri: Presiden Prabowo Instruksikan Pelantikan Kepala Daerah Segera Dilaksanakan

SinPo.id -  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginginkan pelantikan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024 segera dilakukan untuk memastikan kepastian politik di daerah. Tito menjelaskan bahwa pelantikan ini penting agar kepala daerah terpilih dapat segera bekerja, memberikan kepastian politik, serta mendukung efisiensi pemerintahan.

"Dengan kepastian politik tersebut, diharapkan dunia usaha di daerah dapat berjalan optimal," kata Tito dalam konferensi pers terkait pelantikan kepala daerah di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Jumat.

Selain itu, pelantikan kepala daerah yang sudah terpilih diharapkan dapat menyelesaikan keterbelahan masyarakat akibat Pilkada dan mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Untuk memastikan keserentakan, pelantikan kepala daerah non-sengketa akan digabungkan dengan kepala daerah yang gugatannya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan dismissal. Pembacaan putusan dismissal ini akan dipercepat oleh MK dari jadwal semula menjadi 4 dan 5 Februari 2025.

Setelah putusan tersebut keluar, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dapat segera menetapkan kepala daerah terpilih. Begitu pula dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang akan segera mengusulkan pelantikan berdasarkan ketetapan KPUD.

Tito juga menyebutkan bahwa koordinasi akan dilakukan dengan KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan MK untuk memastikan waktu penyelesaian penanganan di masing-masing instansi. Sebagai langkah lebih lanjut, Tito telah meminta pendapat hukum dari Mahkamah Agung terkait pelantikan kepala daerah.

"Harapan kami, berbagai tahapan dapat dipercepat, terutama MK dalam menyampaikan putusan dismissal, agar KPU bisa segera mengeluarkan penetapan kepala daerah terpilih," pungkas Tito.