Tak Kunjung di Gubris PAM Jaya, P3RSI Adukan Kenaikan Tarif Air Bersih di Rusun ke Pj Gubernur DKI
SinPo.id - Persatuan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Indonesia (P3RSI), mengadukan masalah kenaikkan tarif air bersih Perusahaan Air Minum (PAM) Jaya di rumah susun yang mencapai 71 persen ke Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi.
P3RSI kembali mendatangi Balai Kota DKI Jakarta untuk membuat laporan masyarakat pada Jumat, 24 Januari 2025.
Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) P3RSI Adjit Lauhatta menyesalkan tindak lanjut dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan PAM Jaya yang lambat dan tidak peka terhadap kondisi kehidupan di rumah susun yang sebagian besar adalah kalangan menengah dan masyarakat berpenghasilan rendah.
Adjit menegaskan, tarif baru layanan air bersih dari PAM Jaya sangat memberatkan. Menurutnya, dalam tabel layanan baru yang menempatkan rumah susun sebagai apartemen yang merupakan hunian sama gedung bertingkat tinggi komersial, kondominium, dan pusat perbelanjaan yang tarifnya sebesar Rp21.500 per meter kubik.
"Terkait hal tersebut kami perlu penjelasan, apa dasar PAM Jaya penetapan golongan apartemen/rumah susun disamakan dengan gedung bertingkat tinggi komersial, kondominium, dan pusat perbelanjaan? Padahal fungsi dan peruntukannya berbeda," ucap Adjit di Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat, 24 Januari 2025.
"Apartemen atau rumah susun adalah hunian, sedangkan lainnya untuk komersial," sambungnya.
Adjit mengungkapkan, sangat tidak pas, jika rumah susun yang memiliki fungsi dan peruntukkan sebagai hunian dikategorikan/digolongkan sama dengan gedung bertingkat untuk bisnis, seperti perkantoran, trade center, kondominiun (service apartement).
Atas dasar itu, pihaknya mengusulkan, kata apartemen di rincian jenis pelanggan: gedung bertingkat tinggi komersial atau apartemen atau kondominium atau pusat perbelanjaan dihilangkan.
Selanjutnya, adjit menyampaikan, gedung bertingkat yang fungsi dan peruntukkannya sebagai hunian lebih tepat digolongkan sebagai rumah susun.
"Akibat kenaikkan tarif air bersih ini yang mencapai 71 persen, beban yang ditanggung pemilik dan penghuni rumah susun makin berat dengan kenaikan tarif air bersih dari Rp12.550 menjadi Rp21.500," kata Adjit.
Padahal, pihaknya dalam hal ini warga rumah susun masih menanggung perawatan instalasi air bersih di gedungnya yang mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya.
"Sangat ironis, kalau pemerintah, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta mendorong agar kalangan dan MBR tinggal di rumah susun, tapi setelah tinggal kok kami malah dikenakan tarif air bersih paling tinggi. Harusnya Pemprov DKI dan PAM Jaya peka dengan situasi ekonomi kalangan menengah dan MBR saat ini," imbuhnya.
