Bahlil Tegaskan Belum Ada Rencana Pemangkasan Produksi Nikel 2025
SinPo.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah belum mempunyai rencana untuk memangkas produksi nikel tahun 2025. Namun, menjaga keseimbangan antara permintaan perusahaan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) dengan kapasitas nikel industri nikel, sangat penting dilakukan.
"Kalau buat RKAB itu kan berdasarkan kebutuhan. Pemangkasan belum ada. Yang ada itu adalah menjaga keseimbangan antara permintaan perusahaan terhadap RKAB dan kapasitas industri," ujar Bahlil di Jakarta, Jumat, 17 Januari 2025.
Menurut Bahlil, keberadaan pengusaha lokal juga penting untuk diperhatikan. Karena itu, ketika ada perusahaan mengajukan RKAB 20 juta ton untuk kebutuhan pabriknya, maka Kementerian ESDM kemungkinan hanya akan menyetujui 60 persen dari kuota, sisanya harus mengambil dari pengusaha lokal.
Dengan demikian, pengusaha lokal tidak akan bingung harus menjual nikel ke mana.
"40 persennya dia harus mengambil dari masyarakat lokal. Jadi tidak gimana masyarakat lokal mau jual ke mana," tukas Bahlil.
Sebagai informasi, pekan lalu, Bahlil menyebut Kementerian ESDM sedang menghitung kebutuhan riil bijih nikel oleh industri smelter. Hal ini dilakukan sebagai upaya menjaga keseimbangan nilai kebutuhan nikel dan angka produksi nikel.
Sebagai perbandingan kebutuhan nikel pada 2024 mencapai 210 juta ton, sedangkan produksi yang diizinkan sebanyak 240 juta ton.
"Jangan sampai RKAB-nya diberikan lebih banyak, tetapi penyerapan di industri tidak sesuai," kata Bahlil.
Bahlil menilai, pemberian RKAB yang terlalu besar tanpa mempertimbangkan daya serap industri, justru berpotensi menurunkan harga nikel di pasar.
"Bukan berarti makin banyak RKAB itu makin baik. Kalau makin banyak kemudian harganya jatuh, ya kasihan teman-teman yang melakukan usaha penambangan nikel. Paling bagus itu RKAB-nya cukup, tetapi harganya stabil dan bagus," kata Bahlil.
