Kang Cucun Sebut Program MBG Harus Dibiayai APBN
SinPo.id - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal (Kang Cucun) kurang sepakat jika zakat digunakan untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program MBG sudah seharusnya dibiayai oleh APBN.
"Makanya saya lebih setuju lebih tepat, bukan lembaga-lembaga seperti zakat atau infak segala macam, negara yang harus hadir. APBN, maksimalkan APBN," kata Kang Cucun di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 17 Januari 2025.
Kang Cucun mengatakan sejak awal program ini memang ingin menggunakan APBN karena diperuntukkan bagi kepentingan rakyat. Program ini juga untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat, seperti salah satu contohnya adalah gizi buruk.
"Kita dari awal tidak ada wacana pakai resource apa pun, karena Pak Prabowo ingin bahwa APBN yang ada ini betul-betul, sebetulnya kalau tadi tepat sasaran kemudian juga diberikan kepada yang lebih berhak," ucapnya.
Di sisi lain, Kang Cucun justru menilai sangat memungkinkan bila pemda dengan anggarannya ikut membiayai program tersebut. Asalkan, kata dia, daerah itu memiliki APBD yang baik.
"Kalau banyak daerah yang punya resource kuat, mereka APBD-nya kuat, PAD-nya kuat, ya lebih baik segera untuk bisa terjadi pemerataan itu, APBD juga bisa hadir," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin menjelaskan terkait usulannya yang ramai disorot tersebut. Dia mengatakan usulannya itu bukan untuk semua sekolah.
"Kami merekomendasikan agar pembiayaan program MBG yang lakukan dari hasil zakat, infak, dan sedekah masyarakat khusus diberikan kepada sekolah-sekolah dengan kategori tertentu saja yang memenuhi syarat-syarat sebagai penerima zakat infak dan sedekah," kata Sultan dalam keterangan tertulis, Kamis, 16 Januari 2025.
"Artinya, tidak semua sekolah dan anak diberi MBG yang bersumber dari zakat infak dan sedekah," timpalnya.
Sultan mengatakan mayoritas anak sekolah penerima MBG dari kalangan kelas menengah ke bawah. Dia mengaku mendapat masukan dari beberapa kolega yang rutin membagikan makanan gratis ke sekolah, agar pemerintah membuka ruang bagi masyarakat yang ingin membantu pelaksanaan MBG.
Dia menyebut usulan itu bukan berarti menjadi kewajiban bagi masyarakat, namun tergantung kemampuan. Sultan mendorong Badan Zakat Nasional (Baznas) atau lembaga zakat dari NU dan Muhammadiyah melakukan skema pembiayaan.
Sultan pun tak masalah jika usulannya itu menjadi sorotan di masyarakat. Jika perlu, katanya, dia akan mengusulkan agar dana para koruptor digunakan untuk program MBG.
"Bahkan, jika perlu, kami juga akan memberikan masukan ke pemerintah agar dana para koruptor atau pengemplang uang negara yang selama ini banyak disimpan di LN agar digunakan untuk sukseskan program MBG ini," ucapnya.
