PEMBANGUNAN SATU JUTA RUMAH

DPR Harap Pembangunan Satu Juta Rumah di Jakarta Tidak Over Supply

Laporan: Juven Martua Sitompul
Sabtu, 11 Januari 2025 | 16:43 WIB
Ilustrasi program pembangunan rumah oleh pemerintah (SinPo.id/ Dok. PUPR)
Ilustrasi program pembangunan rumah oleh pemerintah (SinPo.id/ Dok. PUPR)

SinPo.id - Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB Syaiful Huda meminta agar kerja sama Indonesia-Qatar untuk membangun satu juta rumah susun tidak membuat tingkat hunian di Jakarta berlebihan.

"Masuknya investor Qatar untuk terlibat dalam Program 3 juta rumah tentu kita sambut baik. Hanya saja perlu dipastikan jumlah kebutuhan rumah di lokasi sasaran sehingga tidak terjadi over supply rumah yang menganggu likuiditas dari pengembang perumahan," kata Syaiful Huda kepada wartawan, Jakarta, Sabtu, 11 Januari 2025.

Nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) investasi kerja sama pembangunan rumah antara Qatar dan Indonesia diteken oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dengan perwakilan Qatar, Syekh Abdul Aziz al-Thani di Istana Merdeka, Jakarta Pusat disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto.

Rencananya Qatar akan membangun membangun 1 juta rumah murah dengan bentuk rumah susun di Kemayoran hingga Senayan. Huda mengatakan rencana pembangunan rumah susun jutaan unit di Jakarta harus mengkaji potensi supply dan permintaan. Menurutnya, hal ini penting agar pasokan rumah tidak melebihi kebutuhan pasar. 

"Kalau nanti pasokan banyak tetapi tidak terserap pasar karena melebihi permintaan maka akan banyak terjadi rusun-rusun kosong yang tidak berpenghuni. Hal itu juga jadi masalah besar," katanya. 

Huda mengatakan masuknya investor dari Qatar akan sangat membantu realisasi program tiga juta per tahun. Apalagi, kata dia, investor Qatar akan membangun penuh satu juta rumah tersebut termasuk dalam hal penyediaan dana hingga kontraktor. Sedangkan pemerintah Indonesia hanya akan menyediakan lahan.

"Tentu ini akan sangat membantu karena dukungan APBN untuk sektor perumahan hanya di kisaran Rp40,2 triliun saja, terdiri dari alokasi Kementerian PKP Rp5,27 triliun dan pembiayaan perumahan dengan total Rp35 triliun. Hitungan ini di atas kertas tidak cukup untuk membiayai pembangunan tiga juta rumah per tahun," katanya. 

Legislator dari Fraksi PKB ini pun mewanti-wanti agar keikutsertaan investor benar-benar dioptimalkan dalam program 3 juta rumah. Optimalisasi tersebut hanya bisa dilakukan jika program ini didukung data yang solid.

"Termasuk data status lahan untuk lokasi perumahan, data masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi sasaran program, hingga data regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program," tegasnya.

 

BERITALAINNYA
BERITATERKINI