Bahlil Bakal Dorong Perbankan Biayai Proyek Hilirisasi
SinPo.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia berencana mendorong perbankan, lembaga keuangan non-bank, maupun swasta, berpartisipasi dalam pendanan proyek hilirisasi.
"Salah satu dari antaranya adalah perbankan-perbankan kita, lembaga-lembaga keuangan non-bank harus mau ikut mengambil bagian dalam membiayai proyek investasi hilirisasi," kata Bahlil, ditulis Sabtu, 11 Januari 2025.
Bahlil yang didapuk sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Hilirisasi, berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, ini menginginkan agar keuangan negara difokuskan untuk membiayai program prioritas lain, yang membutuhkan alokasi dan besar, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Biarlah APBN mengurus urusan rakyat, urusan makanan bergizi, kesehatan, infrastruktur," kata Bahlil.
Menurut Bahlil, jika pun proyek hilirisasi mengunakan pendanaan dari keuangan negara, harus ditekan serendah mungkin.
"Di dalam Keppres, contoh (penyertaan modal negara) PMN, kan PMN kan dari APBN. Kalau kemudian dikasih tanggung jawab itu ada di BUMN, BUMN katakanlah membutuhkan equity yang cukup, kan harus ada PMN, tapi kan opsinya kecil sekali. Kita berpikir hilirisasi ini sekecil mungkin menghindari memakai dana APBN," ucap Bahlil.
Di sisi lain, Bahlil menerangkan, bila proyek hilirisasi dibiayai oleh perbankan, tak perlu adanya intervensi fasilitas bunga rendah. Sebab, Internal Rate of Return (IRR) di sektor hilirisasi disebut menguntungkan.
"IRR dalam hilirisasi itu kan bagus semua, rata-rata di atas 11-12 persen. Kalau 11-12 persen IRR saya pikir nggak perlu ada intervensi bunga, bagus kok ini," ungkapnya.
Bahlil mencontohkan nikel yang sudah bisa mencapai break even point (BEP) dalam kurun waktu empat hingga lima tahun. Karena itu, intervensi terhadap bunga perbankan tidak prioritas.
"Ada smelter nikel itu NPI (Nicke Pig Iron) kan 4-5 tahun BEP, ngapain pake intervensi bunga," tukasnya.
