Legislator Ingatkan Indonesia Jaga Diplomasi Bebas Aktif Meski Gabung BRICS
SinPo.id - Anggota Komisi I DPR RI Idrus Salim Al-Jufri mengingatkan Indonesia agar tetap menjaga diplomasi bebas aktif walau kini telah bergabung dengan organisasi internasional BRICS. Salah satunya, tidak mengganggu hubungan dengan mitra-mitra strategis lainnya.
Menurut dia, keputusan Indonesia gabung BRICS juga mengandung risiko. Posisi geopolitik BRICS, yang sering dilihat sebagai penyeimbang dominasi negara-negara barat, dapat memengaruhi hubungan strategis Indonesia dengan negara-negara barat termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa.
"Keanggotaan penuh Indonesia di BRICS harus menjadi langkah strategis yang memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional, tanpa mengorbankan prinsip bebas aktif yang menjadi dasar diplomasi kita," kata Idrus dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis, 9 Januari 2025.
Namun dengan populasi gabungan mencapai 3,6 miliar jiwa, Legislator dari Fraksi PKS ini menilai BRICS merupakan blok dengan pengaruh ekonomi dan geopolitik yang signifikan, sekaligus menawarkan peluang besar bagi Indonesia.
Sehingga, kata dia, langkah yang cermat dan berbasis kepentingan nasional sangat penting dalam mempertimbangkan keanggotaan tersebut.
Dia pun menilai dominasi Tiongkok dan Rusia dalam aliansi BRICS tersebut menuntut agar Indonesia memiliki strategi kuat dan mempunyai pengaruh yang signifikan.
"Keanggotaan penuh Indonesia di BRICS bisa menjadi peluang besar untuk memperluas akses pasar, memperkuat transformasi teknologi, dan memainkan peran lebih besar dalam reformasi sistem global," kata dia.
Dia mengatakan keanggotaan tersebut dapat membuka akses ke pasar besar untuk ekspor Indonesia sekaligus memberi peluang pendanaan alternatif melalui BRICS Development Bank, karena BRICS mewakili seperempat ekonomi dunia.
"Transfer teknologi dari negara-negara anggota seperti Tiongkok dan India dapat mempercepat transformasi digital dan pengembangan energi terbarukan di Indonesia," kata dia.
Di sisi lain, dia pun mengingatkan agar semua langkah yang diambil pemerintah terkait dengan BRICS harus berorientasi pada manfaat nyata bagi rakyat, seperti penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing industri dalam negeri.
"Pemerintah perlu memiliki rencana yang jelas untuk memaksimalkan keuntungan dari kerja sama BRICS, baik di bidang ekonomi, teknologi, maupun geopolitik," katanya.
